KILAS

Usai Ditegur Presiden, PLN Dipanggil Komisi VII DPR

Kompas.com - 06/08/2019, 18:41 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi dok. DPR RIAnggota Komisi VII DPR RI Kurtubi

KOMPAS.comPemadaman listrik yang secara masif terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu, (4/8/2019) lalu, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat terdampak.

Salah satunya, adalah berhentinya operasional Mass Rapid Transit (MRT) yang kini tengah menjadi transportasi andalan warga Jakarta.

Nah, untuk menyelediki pemadaman lsitrik massal Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara ( PLN) beserta jajarannya, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Kemarahan Jokowi di Kantor PLN...

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap dengan pemanggilan tersebut, masalah black out dapat terkuak secara jujur dan fair, serta dapat dijadikan sebagai evalusasi untuk ke depannya.

“Yang kami dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi  Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Ungaran,” ungkap Kurtubi seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Dari peristiwa pemadaman listrik tersebut, Kurtubi pun menilai bahwa kinerja PLN hingga saat ini belumlah optimal. Padahal jumlah pembangkit listrik yang tersebar di Pulau Jawa baru berjumlah 30.

“Bagaimana mau meng-handle yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang,” tandas Kurtubi.

Baca juga: Komisi VII Minta PLN Prioritaskan Kompensasi Pemadaman Listrik

Ia berharap, ke depan pemerintah dalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus bersih dan tidak menimbulkan polusi.

“Kami mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” pungkasnya.

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X