KILAS

Usai Ditegur Presiden, PLN Dipanggil Komisi VII DPR

Kompas.com - 06/08/2019, 18:41 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi dok. DPR RIAnggota Komisi VII DPR RI Kurtubi

KOMPAS.comPemadaman listrik yang secara masif terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu, (4/8/2019) lalu, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat terdampak.

Salah satunya, adalah berhentinya operasional Mass Rapid Transit (MRT) yang kini tengah menjadi transportasi andalan warga Jakarta.

Nah, untuk menyelediki pemadaman lsitrik massal Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara ( PLN) beserta jajarannya, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Kemarahan Jokowi di Kantor PLN...

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap dengan pemanggilan tersebut, masalah black out dapat terkuak secara jujur dan fair, serta dapat dijadikan sebagai evalusasi untuk ke depannya.

“Yang kami dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi  Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Ungaran,” ungkap Kurtubi seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Dari peristiwa pemadaman listrik tersebut, Kurtubi pun menilai bahwa kinerja PLN hingga saat ini belumlah optimal. Padahal jumlah pembangkit listrik yang tersebar di Pulau Jawa baru berjumlah 30.

“Bagaimana mau meng-handle yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang,” tandas Kurtubi.

Baca juga: Komisi VII Minta PLN Prioritaskan Kompensasi Pemadaman Listrik

Ia berharap, ke depan pemerintah dalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus bersih dan tidak menimbulkan polusi.

“Kami mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” pungkasnya.

 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X