Jokowi Minta Skema Pembiayaan dan Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Segera Disiapkan

Kompas.com - 06/08/2019, 12:49 WIB
Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko meminta jajarannya segera menyiapkan skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara.

Begitu juga dengan lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemindahan ibu kota ini serta payung hukumnya.

"Saya minta disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan yang paling penting payung hukum regulasi pemindahan ibu kota ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Jokowi mengatakan, saat ini opsi lokasi ibu kota baru sudah semakin mengerucut. Ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan.

"Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan PU, baik di Kalteng, Kaltim, Kalsel. Dan nanti setelah dipaparkan detail akan segera kita putuskan," kata Jokowi.

Baca juga: Calon Ibu Kota Baru Dekat Tambang, Kata Basuki Belum Tentu

Jokowi menekankan bahwa lokasi yang dipilih harus berdasarkan kajian kebencanaan daya dukung lingkungan, kondisi sosial politik hingga pertahanan dan kemanan.

Ia juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari.

Faktor apa yang jadi hambatan sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin. Sebaliknya faktor kunci keberhasilan akan diadopsi.

Baca juga: Konstruksi Fisik Ibu Kota Baru Paling Cepat Dilaksanakan 2020

Dengan begitu, keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang benar sesuai visi kedepan.

"Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara. Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X