Jokowi Minta Skema Pembiayaan dan Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Segera Disiapkan

Kompas.com - 06/08/2019, 12:49 WIB
Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko meminta jajarannya segera menyiapkan skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara.

Begitu juga dengan lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemindahan ibu kota ini serta payung hukumnya.

"Saya minta disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan yang paling penting payung hukum regulasi pemindahan ibu kota ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Jokowi mengatakan, saat ini opsi lokasi ibu kota baru sudah semakin mengerucut. Ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan.

"Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan PU, baik di Kalteng, Kaltim, Kalsel. Dan nanti setelah dipaparkan detail akan segera kita putuskan," kata Jokowi.

Baca juga: Calon Ibu Kota Baru Dekat Tambang, Kata Basuki Belum Tentu

Jokowi menekankan bahwa lokasi yang dipilih harus berdasarkan kajian kebencanaan daya dukung lingkungan, kondisi sosial politik hingga pertahanan dan kemanan.

Ia juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari.

Faktor apa yang jadi hambatan sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin. Sebaliknya faktor kunci keberhasilan akan diadopsi.

Baca juga: Konstruksi Fisik Ibu Kota Baru Paling Cepat Dilaksanakan 2020

Dengan begitu, keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang benar sesuai visi kedepan.

"Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara. Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X