Kompas.com - 01/08/2019, 19:43 WIB

KOMPAS.com – Kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas di era Revolusi Industri 4.0 adalah lewat pendidikan yang bermutu.

Sementara itu, pendidikan bermutu baru bisa diperoleh apabila didukung dengan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang juga bermutu.

Untuk mendapatkan, khususnya tenaga pendidik yang bermutu, berbagai cara pun dilakukan. Misalnya dengan memberikan pelatihan untuk para guru dan dukungan akreditasi lembaga pendidikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Menkeu: Dana Pendidikan Naik Drastis, tetapi Tak Terlihat Peningkatan Kualitas

Lebih lanjut Hetifah mengatakan, seyogianya dukungan tersebut datang dari berbagai elemen bangsa. Terutama yang berkompeten, seperti pemerintah dan legislatif.

“Konstitusi kita mengakomodir hal tersebut karena sesuai dengan amanah bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak menikmati pendidikan yang layak serta adil dan merata untuk semua warga negara,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah. Menurutnya, ini akan menjadi tantangan besar dan berat bagi Indonesia ke depannya.

“Saya sangat mengapresiasi kiprah para pendidik atau guru yang bahkan harus menempuh jarak sangat jauh dan terpencil demi kecintaannya kepada anak-anak didik dan dunia pendidikan,” katanya.

Baca juga: DPR: Sinergi Ekonomi Kreatif dan Pendidikan akan Majukan Ekonomi RI

Acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat dengan tema Semangat dan Tantangan Perbaikan Mutu Pendidikan Karakter Melalui Penjamin Mutu Yang Berkualitas Di Era Milenial (Industri 4.0 Era Disrupsi) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Dok. MPR RI Acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat dengan tema Semangat dan Tantangan Perbaikan Mutu Pendidikan Karakter Melalui Penjamin Mutu Yang Berkualitas Di Era Milenial (Industri 4.0 Era Disrupsi) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Terkait kontribusi legislatif, ditambahkan Siti, MPR sendiri sejak lama telah berkiprah dalam bidang pendidikan melalui program Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Program tersebut dilakukan dengan mengedukasi berbagai elemen masyarakat termasuk generasi muda bahkan usia Taman Kanak-kanak (TK) untuk memahami kembali Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hingga kegiatan menggambar, mewarnai, dan metode pembuatan prangko Empat Pilar pun dilakukan. 

Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan  Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Ari Purbayanto menuturkan pandangann terhadap masalah pendidikan.

Baca juga: Mochtar Riady: Pendidikan Indonesia Perlu Kolaborasi Sains dan Soshum

Ari melihat bangsa ini memiliki permasalahan besar, yaitu masih banyaknya anak-anak bangsa yang tidak memiliki akses pendidikan yang layak.

Ia memberikan contoh anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) buruh perkebunan di luar negeri. Akses mereka sangat minim untuk mendaptkan pendidikan yang layak.

"Bila dibiarkan, maka bangsa ini akan mengalami lost generation," tandasnya.

Kendati demikian, Ari mengapresiasi dukungan pemerintah, baik Indonesia maupun negara tempat TKI bekerja.

"Sekarang ini banyak bermunculan Community Learning Center (CLC) dengan mutu sarana dan prasarana, serta guru yang baik untuk para TKI dan anak-anaknya dan akan lebih luas lagi penyebarannya di masa depan. Kita bisa berharap banyak jika ini terus terjaga,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.