Komisi II DPR: Data Pribadi Terkadang Bocornya Melalui Kita Sendiri...

Kompas.com - 01/08/2019, 14:06 WIB
Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI telah menjalin komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait indikasi jual-beli data pribadi di media sosial.

Ketua komisi Zainuddin Amali mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan jaminan mengenai kerahasian data kependudukan pribadi warga negara Indonesia dari Kemendagri.

Pihaknya justru mengetahui bahwa kebocoran data pribadi bukan terjadi di pusat data di Kemendagri, melainkan karena kelalaian dan ketidaktahuan masyarakat sendiri.

"Saya sudah komunikasi dengan temen-temen Dukcapil soal (data pribadi). Kerahasiaannya bener-bener terkunci. Tapi terkadang bocornya melalui kita sendiri," kata Zainuddin ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Data Pribadi Dijual Bebas, dari Gaji hingga Info Kemampuan Finansial

Seringkali masyarakat menyerahkan begitu saja data pribadinya ke pihak lain untuk diduplikasi. Misalnya ketika sedang menginap di hotel, mengunjungi area bisnis atau bahkan melamar pekerjaan.

Masyarakat tidak menyadari bahwa data pribadi tersebut dapat disalahgunakan sehingga berujung pada kerugian diri sendiri.

"Kita yang memberikan, kita masuk hotel pasti meninggalkan (data pribadi), kita beli tiket pesawat sertakan salinan KTP, nah disitulah muncul tercecer-tercecer itu," ujar dia.

"Nah, yang kreatif itu dikumpulin kemudian diberikan kepada yang butuh. Kalau hanya sekadar selamat ulang tahun, mengingatkan, tidak apa-apa. Tapi kalau digunakan untuk kriminal, bagaimana?" tambah dia.

Komisi II DPR pun mendorong pemerintah untuk mulai merencanakan pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi sehingga ada jaminan dari negara terhadap kerahasiaan data pribadi.

"Saya mendorong melahirkan undang-undang keamanan data pribadi. Jadi siapapun yang menerima copy dari data seseorang, dia harus menyimpannya, enggak boleh kalau udah selesai dia buang begitu saja," ujar Zainuddin.

Undang-undang perlindungan data pribadi sendiri sebenarnya merupakan tugas DPR. Namun, hingga kini belum ada draf mengenai undang-undang tersebut yang masuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nasional
Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Nasional
Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Nasional
Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X