Dedi Mulyadi Yakin Golkar Tak Pecah Jelang Munas, Ini Alasannya

Kompas.com - 31/07/2019, 21:30 WIB
Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat ditemui di DPD Golkar DKI Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat ditemui di DPD Golkar DKI Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meyakini Partai Golkar tak akan mengalami perpecahan jelang forum Musyawarah Nasional yang akan digelar pada Desember 2019.

Sebab, ia menilai saat ini dua kandidat ketua umum yang akan bertarung di Munas, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, sama-sama mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Baca juga: Akbar Tandjung: Tak Ada Alasan Munas Golkar Dipercepat

"Tidak akan mungkin terjadi (perpecahan), karena frekuensinya sama. Kan sama-sama mendukung pemerintahan saat ini," kata Dedi Mulyadi saat ditemui di DPD Golkar DKI Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda saat Munas Golkar 2014, dimana terjadi perpecahan antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Sebab, saat itu Aburizal mendukung Prabowo Subianto, sementara Agung mendukung pemerintahan Jokowi.

Dedi menilai, saat ini justru ada kecenderungan kader Golkar tak ingin konflik politik seperti itu kembali terulang.

Baca juga: Akbar Tanjung Harap Ketum Baru Mampu Menangkan Golkar pada Pemilu 2024

"Karena di internal Golkar ada kerinduan Munas itu tak menjadi ajang konflik politik yang terbuka karena itu merugikan Golkar berdasarkan sejarah," kata Dedi.

Ia juga menilai perpecahan tidak mungkin terjadi karena 90 persen Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta ormas dan sayap sudah 90 persen mendukung Airlangga sebagai calon petahana.

"Itu sudah dihitung berdasarkan deklarasi dukungan DPD I dan DPD II," kata Dedi yang juga tim sukses Airlangga ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X