Kompas.com - 31/07/2019, 17:01 WIB
Drg Romi Syofpa Ismael menangis saat berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRADrg Romi Syofpa Ismael menangis saat berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dokter gigi Romi Syofpa Ismael harus menelan pil pahit. Kelulusannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dianulir Bupati Solok Selatan.

Ia mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 dan dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan. Bahkan, ia menempati ranking satu dari seluruh peserta.

Kelulusannya dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan sebab ada peserta yang melaporkan bahwa Romi penyandang disabilitas.

Diketahui, Romi telah mengabdi di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat, sejak 2015. Ia bekerja di Puskesmas Talunan, sebagai pegawai tidak tetap (PTT).

Pada 2016, seusai melahirkan, Romi mengalami lemah tungkai kaki yang menyebabkannya harus duduk di kursi roda hingga saat ini. Namun keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas itu.

Pada 2017, karena dedikasinya, Romi mendapat perpanjangan kontrak sekaligus diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas. Ia mengikuti seleksi CPNS untuk mengubah nasibnya lebih baik dari sekadar pegawai honorer.

Namun, justru ketidakadilan yang ia rasakan.

Baca juga: Kasus Dokter Romi, Ombudsman Panggil Bupati Solok Selatan

Romi menempuh berbagai cara untuk memperjuangkan keadilan. Tak sedikit dukungan mengalir untuk Romi untuk mendapatkan kembali status CPNS-nya.

"Saya masih mencari keadilan. Saya sudah lulus namun dibatalkan secara sepihak," kata Romi.

Salah satu perjuangannya, Romi meminta bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X