Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokter Romi Temui Pihak Kemenpan RB, Berharap Ada Keadilan untuknya

Kompas.com - 31/07/2019, 12:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter gigi Romi Syofpa Ismael berharap keadilan berpihak kepada dirinya, setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat membatalkan status CPNS.

Hal itu disampaikan drg Romi usai bertemu dengan Perwakilan Menpan RB, yakni Kabid Perencanaan SDM Kemenpan RB Syamsul Rizal di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

"Alhamdulilah saya mewakili teman-teman semua, baik honorer yang secara prosedural sudah melalui tahap-tahap, bisa lebih baik ke depannya, semoga ada perubahan-perubahan yang lebih baik sehingga nasib kami diperjuangkan mendapatkan keadilan," kata Romi.

Baca juga: Pelapor Dokter Gigi Romi Buat Laporan Tidak Benar Atas Anjuran Oknum Pansel

Mendampingi Romi, Kuasa Hukum Wendra Rona Putra mengatakan, pihaknya ingin berkoordinasi secara langsung dengan Menpan RB Syafruddin terkait pembatalan sepihak oleh Pemkab Solok Selatan atas status CPNS Romi.

Ia berharap laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada Menpan RB segera menemui titik terang.

"Kami juga memasukan laporan pengaduan ke Menpan RB soal tindakan Bupati Solok Selatan yang secara sepihak mengeluarkan SK pembatalan tanpa dasar hukum yang jelas. Kita melihat itu menjadi bagian penting untuk dievaluasi sehingga menpan RB punya peran yang aktif untuk mengawasi penerimaan CPNS," ujarnya.

Baca juga: Langgar Kode Etik, Pelapor Dokter Romi Diberi Hukuman oleh PDGI

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang ikut mendampingi mengungkap, pertemuan Romi dan Kabid Perencanaan SDM Kemenpan RB Syamsul Rizal disambut positif.

Menurut dia, pihak Kemenpan RB akan memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kasus Romi. Namun, tetap kasus yang dihadapi Romi ditentukan berdasarkan otonomi pemerintah daerah.

"Sebetulnya dari Menpan RB Pak Syafruddin sudah mengeluarkan statement dan ada instruksi untuk segera di-follow up. Tapi sekali lagi ini otonomi daerah," pungkasnya.

Baca juga: Dokter Romi Dibatalkan Jadi PNS, Menpan RB Peringatkan Pemkab Solok Selatan

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan membatalkan kelulusan PNS Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael (33) karena Romi merupakan penyandang disabilitas.

Romi merupakan dokter penyandang disabilitas yang bertugas di Puskesmas Talunan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Romi telah mengabdi di daerahnya di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumbar sejak 2015. karena dedikasinya, Romi mendapat perpanjangan kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas.

Baca juga: Dokter Romi Dibatalkan Jadi PNS, Menpan RB Peringatkan Pemkab Solok Selatan

Pada tahun 2018, Romi mengikuti seleksi CPNS. Romi diterima karena menempati ranking satu dari semua peserta.

Namun, kelulusannya dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan, sebab ada peserta yang melaporkan bahwa Romi merupakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan pembatalan tersebut, Romi bersama suaminya mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang untuk mendapatkan bantuan hukum. Bahkan telah mengirim surat ke presiden Joko Widodo.

Baca juga: Istana Siap Bantu Kasus Dokter Romi yang Dibatalkan sebagai CPNS karena Difabel

Romi menyebutkan, ia merasa hak-haknya telah dirampas setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS di Solok Selatan, Sumatera Barat pada Desember 2018 lalu.

Namun saat dirinya sudah melengkapi semua persyaratan, dirinya tiba-tiba dicoret oleh Bupati Solok Selatan pada Maret 2019 dengan alasan tidak sehat fisik.

"Semua administrasi dan persyaratan sudah saya siapkan. Surat keterangan dari dokter spesialis okupasi juga sudah saya dapat dari RSUP M. Djamil Padang dan RSUP Arifin Ahmad Pekanbaru. Semua tidak ada masalah, tapi ternyata saya dibatalkan," kata Romi, Selasa (23/7/2019).

Kompas TV Gugatan pembatalan kelulusan dokter gigi Syofpa Ismael atau Romi sebagai CPNS di Solok Selatan, Sumatera Barat direspons sejumlah pihak terkait. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berendana menggelar rapat koordinasi lintas sektoral membahas pembatalan kelulusan romi sebagai CPNS karena penyandang disabilitas. Respons itu kemudian mendorong Romi dan tim kuasa hukumnya menunda pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Romi dan tim kuasa hukumnya dari LBH Padang sepakat menunggu hasil rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika rapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan tegas Romi dan tim kuasa hukumnya akan membatalkan gugatan. Namun jika rekomendasinya berbelit maka gugatan segera didaftarkan. Dokter gigi Syofpa Ismael atau Romi dibatalkan kelulusannya sebagai CPNS di Solok Selatan karena menyandang disabilitas. Padahal Romi lulus dari semua tahap seleksi dan menjadi lulusan terbaik. Pembatalan itu kemudian mendorong Romi menggugat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengembalikan hak-haknya sebagai CPNS yang lulus dengan nilai tertinggi. #DokterPenyandangDisabilitas #SolokSelatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com