Jokowi Telepon Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk Minta Selesaikan Kebakaran Hutan

Kompas.com - 31/07/2019, 15:54 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (30/1/2019. Selepas peninjauan, Presiden menginginkan agar kawasan wisata The Kaldera bisa dikembangkan secepatnya AntaranewsPresiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (30/1/2019. Selepas peninjauan, Presiden menginginkan agar kawasan wisata The Kaldera bisa dikembangkan secepatnya
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah menelepon sejumlah pejabat pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang mulai terjadi di sejumlah daerah di Riau dan Palangkaraya.

“Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan selepas mengunjungi Kampung Adat Batu Persidangan, di Kampung Huta Siallagan, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (31/7/2019), seperti dikutip situs web setkab.go.id.

Baca juga: Sudah 2 Hari Kebakaran di TPA Solo Belum Juga Padam

Mengenai kemungkinan diperlukannya pesawat khusus untuk pemadaman kebakaran hutan itu, Presiden Jokowi menilai masih belum perlu. 

Ia yakin helikopter yang dimiliki BNPB, TNI, dan Polri masih bisa digunakan untuk pemadaman.
“Saya kira masih bisa diatasi dengan helikopter,” ujar Jokowi. 

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Plh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo dalam siaran persnya menyampaikan, personel gabungan bekerja keras untuk melakukan pemadaman dan pendinginan hingga Senin (29/7/2019).

Personel tersebut merupakan bagian dari satuan tugas (satgas) darat berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan kementerian/lembaga.

“Total personel gabungan berjumlah  5.929 personel yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah masing-masing berjumlah 1.512 personel, sedangkan Kalimantan Barat berjumlah 1.395 personel,” papar Agus.

Upaya satgas darat didukung oleh operasi udara di bawah kendali satgas udara.

Jumlah tersebut, menurut Agus, belum mencakup dukungan dari pihak swasta, seperti APP Sinar Mas yang berkekuatan 3.180 personel tersebar di 5 provinsi.

Sementara itu, Agus menyebut helikopter disiagakan di empat provinsi, yaitu Riau 17 helikopter, Sumatera Selatan 3, Kalimantan Barat 6, dan Kalimantan Tengah 7.

Baca juga: Ini Fakta Baru Kebakaran Hutan Gunung Panderman, Kembali Terbakar hingga Rusak Habitat Elang Jawa

Helikopter yang ditempatkan di Riau merupakan dukungan dari BNPB 7 unit, KLHK 1, swasta 8, dan TNI 1.

Sementara itu, air yang digunakan untuk pemadaman dan pendinginan mencapai 61.066.300 liter untuk semua wilayah terdampak.

Selain armada helikopter, satuan tugas udara didukung pesawat untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Operasi ini dimaksudkan untuk memicu terjadinya hujan di wilayah-wilayah yang papar hotspotdengan menebarkan garam di awan potensial.

Perkembangan per 29 Juli 2019 pukul 16.00 WIB luas lahan terbakar di Riau seluas 27.683,47 ha. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Nasional
NU Pertimbangkan Gabung Kembali ke POP Tahun Depan, tapi...

NU Pertimbangkan Gabung Kembali ke POP Tahun Depan, tapi...

Nasional
Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Jumat

Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Jumat

Nasional
Ratusan ASN Pelanggar Netralitas Belum Disanksi, PPK Jadi Sorotan

Ratusan ASN Pelanggar Netralitas Belum Disanksi, PPK Jadi Sorotan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X