Bertemu Jokowi, PKPI Ajukan Sejumlah Nama untuk Jadi Menteri

Kompas.com - 29/07/2019, 19:22 WIB
Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) mengajukan sejumlah nama kadernya untuk mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama itu diajukan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Kami menangkap sinyal yang sangat positif telah diberikan oleh Bapak Presiden. Dan kami juga telah mempersiapkan kader-kader terbaik kami untuk berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi & Kiai Ma’ruf Amin," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan usai pertemuan.

Baca juga: Gagal di Nasional, PKPI Berjaya di DPRD Sawahlunto, Sumatera Barat

"Nama-nama telah siap, ketum memperjuangkan, dan alhamdulillah Bapak Presiden berkenan mempertimbangkannya," sambung Verry.

Verry mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Sebab PKPI menyadari pemilihan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

"Apapun hasilnya, kami bulat sepenuhnya mendukung, namun tetap kritis dan solutif untuk pemerintahan ini” kata Verry.

Baca juga: Pengurus PKPI Temui Jokowi di Istana

Dalam pertemuan itu, Ketua umum PKPI Diaz Hendropriyono membawa 44 perwakilan pengurus nasional dan provinsi untuk bersilaturahmi langsung dengan Presiden Jokowi.

Pasca pilpres 2019, Presiden Jokowi menggelar pertemuan satu per satu dengan parpol pendukungnya. Jokowi sebelumya sudah bertemu dengan pengurus Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, dan Perindo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X