Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agum Gumelar Ajak Seluruh Purnawirawan TNI Dukung Pemerintah Sekaligus Jadi Oposisi

Kompas.com - 29/07/2019, 13:28 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengajak seluruh purnawirawan TNI angkatan darat, laut dan udara maupun Polri untuk bersatu kembali dan melupakan hiruk pikuk pemilu 2019.

"Saya sangat mendambakan, kemarin-kemarin yang udah buat kita hiruk pikuk, harus jadi kenangan. Dan harus bersatu kembali dengan spirit sapta marga," kata Agum dalam pidato sambutan acara 'Silaturahmi Menhan dengan Purnawirawan TNI' di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Hendropriyono Harap Purnawirawan TNI Bersatu, Tak Ada Lagi 01 dan 02

Menurut Agum, tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak hanya mendukung pemerintahan terpilih lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi oposisi dalam artian mengawal jalannya pemerintahan.

"Mengawal itu dalam arti memberikan dukungan, tapi juga dalam arti menjadi oposisi pun itu mengawal. Karena satu pemerintahan tanpa oposisi, bisa mengarah pada satu pemerintahan yang kembali tidak terkendali," ujarnya.

Baca juga: Menhan Tegaskan Tak Ada Lagi 01 dan 02 di Depan Purnawirawan

Selain itu, Agum mengingatkan tugas TNI yang lebih besar adalah mengawal negara akan ancaman terhadap gerakan yang ingin menggantikan NKRI dan ideologi Pancasila. Menurut dia, ada dua ancaman itu adalah paham komunisme dan gerakan radikal.

"Yang sekarang ini kita kenal ancaman dari ekstrim dan radikal itu ada dua. Pertama dari paham komunis, kedua adalah paham radikal agama yang ingin mendirikan negara khilafah," tuturnya.

Agum mengatakan, dua ancaman tersebut harus diantisipasi melalui kerja sama TNI-Polri.

Baca juga: Jokowi dan Purnawirawan TNI Bahas Kondisi Politik dan Keamanan

Untuk itu, ia mengajak TNI untuk memperkuat soliditas dengan Polri agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan negara dari berbagai ancaman.

"Soliditas kita dalam bentuk TNI dan Polri," pungkasnya.

Acara silaturahmi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Purnawirawan TNI dimulai sekitar pukul 09:30 WIB.

Dalam acara itu turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, TNI Purn Agum Gumelar, Mantan Panglima TNI Jenderal Purn TNI Djoko Santoso, Laksamana TNI Purn Ade Supandi dan Letjen TNI Purn Rais Abin.

Kompas TV Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menyerahkan proses sejumlah Purnawirawan TNI yang terjerat dalam kasus rusuh 22 Mei kepada aturan hukum yang ada.<br /> Menurut Hadi sejauh ini komunikasi dengan wadah Purnawirawan TNI terus dilakukan untuk menjaga persatuan. Kasus rusuh 22 Mei yang menjerat sejumlah Purnawirawan TNI. Menurut Panglima TNI tak mengganggu soliditas TNI-Polri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com