Waketum Sebut Program Gerindra dan PDI-P Tak Jauh Beda Halaman 2

Kompas.com - 27/07/2019, 14:01 WIB

Christoforus Ristianto,

Krisiandi

Tim Redaksi

Christoforus Ristianto

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berpamitan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Juliantono saat ditemui di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Diketahui, Gerindra menyiapkan sejumlah konsep program untuk ditawarkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Gerindra juga akan menyiapkan kadernya untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerimanya.

Konsep program tersebut dibahas dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Poin Pidato Visi Indonesia Joko WIdodo

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo telah resmi membubarkan tim kampanye nasional. Meski bubar parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja menjamin KIK akan tetap hadir untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun disebut-sebut pembubaran TKN ini justru menjadi peluang munculnya koalisi baru. Jawaban presiden terpilih Joko Widodo terkait isu pecahnya koalisi pendukungnya ini seolah menjawab sejumlah spekulasi pasca-pertemuan di Gondangdia dan di Teuku Umar beberapa hari lalu. Soliditas di internal Koalisi Indonesia Kerja beberapa pekan terakhir disinyalir mulai mengalami keretakan. Retaknya hubungan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf ini dipertajam saat pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar dibalas dengan pertemuan Gubernur DKI dengan Surya Paloh di Markas DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat. Hingga munculnya narasi di internal TKN untuk tetap komposisi koalisi atau koalisi plus-plus yang melibatkan oposisi. Jokowi selaku figur sentral dalam koalisinya justru menampik adanya perubahan komposisi koalisinya. Keharmonisan parpol di dalam koalisi pendukung pemerintah tentu sangat dibutuhkan agar stabilitas jalannya roda pemerintahan di periode terakhir Jokowi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat yang sudah menyerahkan mandat kepada mantan Wali Kota Solo ini. Lalu bagaimana nasib koalisi pasca-TKN dibubarkan? Lalu akan seperti apa komposisi koalisi "plus-plus" jika nanti jadi dibentuk? Akankah pengawasan terhadap pemerintah menjadi tumpul karena fungsi oposisi hanya dilakoni satu parpol? #TKNBubar #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.