Kuasa Hukum: Pak Idham, Kasus Novel Tak Perlu Lama-lama Dipelajari...

Kompas.com - 26/07/2019, 12:54 WIB
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa setelah konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa setelah konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota kuasa hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa mengatakan, semestinya ketua tim teknis kasus Novel Baswedan Komjen (Pol) Idham Azis tidak perlu lama-lama mempelajari kasus kliennya.

Sebab, Polri sudah banyak memiliki bukti dan petunjuk atas kasus itu.

"Hal-hal teknis terkait bukti dan temuan sudah bisa langsung didalami oleh tim teknis. Tidak perlu mempelajari lagi. Apalagi Pak Idham sebelumnya juga sudah bergabung dalam penyelidikan kasus Novel," ujar Aqsa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Aqsa sekaligus menyoroti lambannya pembentukan tim teknis. Lambannya pembentukan tim tersebut, lanjut Aqsa, merupakan bentuk ketidakadilan aparat hukum terhadap kliennya.

"Efektivitas Polri juga dipertanyakan. Lama sekali tim teknis memulai usut kasus ini. Prosesnya lambat dan kita beranggapan hal itu tidak adil bagi Novel yang ingin memastikan keadilan," ujar Aqsa.

Baca juga: Novel Baswedan: Temuan TGPF Seolah Mengolok-olok Saya

Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi kuasa hukum Novel sejak awal. Semenjak TGPF merekomendasikan pembentukan tim teknis, tim kuasa hukum sudah melepaskan harapan.

Namun, bukan berarti harapan hilang sepenuhnya. Apabila tim teknis menunjukkan keseriusannya, maka tim kuasa hukum berharap tim teknis itu dapat segera bekerja dan membuahkan hasil.

"Sejak awal kami tidak banyak berharap kepada tim yang dibentuk Polisi. Sebagaimana kita ketahui, hingga sekarang tim teknis yang direkomendasikan saja belum terbentuk. Kalau memamg betul-betul serius, ya segera bekerja," ujar Aqsa.

Diberitakan, sudah lebih dari sepekan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dibubarkan.

Namun, rekomendasi TGPF kepada Polri untuk membentuk tim teknis demi menindaklanjuti temuan tentang perkara Novel, belum juga terwujud.

Hingga kini, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Pol) Idham Azis masih menyusun formasi tim teknis. Seiring dengan itu, ia juga masih mempelajari temuan dari TGPF.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, tim teknis akan diisi oleh personel dengan kemampuan yang berbeda-beda, yakni tim interogator, tim surveillance, tim penggalangan, tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), hingga Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri.

Tim teknis juga akan dibagi-bagi oleh Idham Azis untuk mendalami enam kasus high profile yang diduga terkait dengan penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

"Nanti itu akan dibagi, Pak Kaba (Idham) yang bagi, sekian orang kamu dalami ini, sekian orang dalami ini, sekian orang dalami bukti ini," kata Dedi.

Baca juga: Anggota Tim Teknis Kasus Novel akan Dibagi Dalami 6 Kasus High Profile

Enam kasus high profile yang dimaksud adalah kasus yang pernah ditangani Novel selama menjadi aparat hukum. Dalam kasus itu, sebelumnya TGPF mengatakan, Novel diduga melakukan tindakan hukum yang berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan serangan balik.

Namun, tidak menutup kemungkinan proses investigasi tim teknis akan berkembang terhadap kasus lain yang diduga berkaitan.

Apabila proses pembentukan lancar, tim teknis akan mulai bekerja pada Agustus 2019 mendatang.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X