Beri Akses Data Kependudukan ke Sejumlah Perusahaan, Ini Penjelasan Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, pihaknya memberikan akses data kepada sejumlah perusahaan untuk kepentingan pencocokan identitas.

Tjahjo mengatakan, hal tersebut bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan data kependudukan, khususnya dalam perbankan dan perkreditan.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pemberitaan perusahaan perkreditan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengakses data kependudukan.

Baca juga: Wali Kota Tangerang Tiba di Kemendagri, Rapat soal Konflik dengan Menkumham

"Tidak hanya Astra, seluruh perbankan mayortitas perbankan nasional, BUMN, maupun perbankan swasta, maupun asurasi, termasuk BPR. Temasuk lembaga-lembaga lain. Semua sudah ada kerja sama," ujar Tjahjo.

"Hanya untuk memastikan saja. Jangan sampai ada penipuan. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Walaupun kerja sama dia ada kerja sama, dia harus izin," lanjut Tjahjo.

Baca juga: LPJKN dan Kemendagri Sepakat Manfaatkan Data Kependudukan

Ia menambahkan, banyak penyalahgunaan yang terjadi dalam perbankan bila data nasabah dan data kependudukan tidak sinkron. Karenanya, Kemendagri bekerja sama dalam pencocokkan data tersebut.

Namun, akses perusahaan-perusahaan tersebut tetap terbatas. Perusahaan tersebut hanya bisa mengakses data identitas yang mereka butuhkan untuk keamanan layanan mereka.

"Terbatas di situ aja. Enggak bisa mengakses sampai ini punya lahan berapa. Ini punya simpanan dana berapa. Hanya memastikan dengan dia mengajukan kredit mobil di Astra dengan e-KTP (siapa). (Supaya) ada kepastian hukum," lanjut Tjahjo.