Wali Kota Tangerang Tiba di Kemendagri, Rapat soal Konflik dengan Menkumham

Kompas.com - 18/07/2019, 14:12 WIB
Wali Kota Tangerang (kiri) Arief Rachadiono Wismansyah dipanggil ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/7/2019). Pemanggilan ini untuk membicarakan perselisihan antara Arief dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. KOMPAS.com/IhsanuddinWali Kota Tangerang (kiri) Arief Rachadiono Wismansyah dipanggil ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/7/2019). Pemanggilan ini untuk membicarakan perselisihan antara Arief dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah dipanggil ke kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/7/2019). Pemanggilan ini untuk membicarakan perselisihan antara Arief dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pantauan Kompas.com, Arief tiba di Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara pukul 13.40 WIB.

Ia langsung disambut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto yang sudah terlebih dulu tiba di ruang rapat.

Baca juga: Jumat, Polres Metro Panggil Pejabat Pemkot Tangerang

 

Mereka lalu langsung melakukan rapat tertutup. Rencananya seusai rapat akan digelar jumpa pers.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya memang menyebut bahwa pihaknya akan memanggil Arief karena perseteruannya dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Tjahjo mengatakan pertemuan tersebut diadakan tanpa kehadiran Yasonna. Menurut Tjahjo, pembahasan perselisihan tersebut cukup hanya dengan Arief dan Wahidin.

Baca juga: Soal Walkot Tangerang Vs Menhumkam, Mendagri Persilakan Proses Hukum Berjalan

Tjahjo mengatakan, masalah tersebut sebenarnya hanya kesalahpahaman biasa. Ia pun menyayangkan sikap Arief yang mengambil tindakan sepihak dengan memutuskan aliran air dan listrik di kantor milik Kemenkumham di Tangerang.

Tindakan tersebut dianggapnya merugikan masyarakat sebab hal tersebut akan mengganggu pelayanan publik yang berlangsung di kantor-kantor Kemenkumham di Tangerang.

"Ini miskomunikasi yang seharusnya Wali Kota tidak boleh melakukan langkah-langkah yang menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi dengan benar," kata Tjahjo.

"Kedua, Wali Kota tidak boleh melangkah sepihak, yang melakukan langkah-langkah yang merugikan publik, seperti memutus air, memutus listrik," kata dia.

Baca juga: Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X