Kompas.com - 22/07/2019, 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, yang dimaksud pendiri partainya, Amien Rais, tentang pembagian porsi 55:45, adalah kursi di pemerintahan.

Drajad juga menjelaskan bahwa pembagian porsi demikian antara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan salah satu syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

"Jadi, akan terjadi rekonsiliasi dukungan, yang disesuaikan juga dengan persentase suara resmi (perolehan suara parpol yang diumumkan KPU)," ujar Drajad saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2019).

Baca juga: PKB Akan Tolak jika PAN Ingin Masuk Koalisi Pemerintah

Dradjad mengatakan, usul pembagian kursi sebesar 55:45 di dalam pemerintahan itu diungkapkan Amien Rais didasarkan kepada persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU.

Dengan demikian, apabila sebanyak 45 persen kursi di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, maka dukungan terhadap pemerintah baru menjadi 100 persen. Pemerintah diyakini akan kuat.

"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen. Itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad.

Baca juga: PAN Akui Sesak Nafas Selama di Luar Pemerintahan

Meski demikian, Drajad juga menyebut bahwa Amien sendiri tidak yakin konsep tersebut dapat terwujud. Namun, itu tidak jadi sebuah masalah bagi Amien.

"Jika tidak disetujui ya tidak masalah. Solusi dari pak Amien itu juga kan merespons keinginan Pak Jokowi dan tim beliau," ujar Drajad.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengungkapkan syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

Selain rekonsiliasi bisa dicapai atas kesamaan visi misi, Amien juga menyinggung pembagian porsi 55:45 di pemerintahan. Namun, ia tidak menjelaskan secara lugas apa maksud porsi 55:45 itu.

Apabila konsep itu tidak diterima oleh kubu Jokowi-Ma'ruf, Amien menegaskan bahwa kubu Prabowo pasti akan tetap berada di oposisi.

Kompas TV Ada yang berbeda dari sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Dulu, Amien Rais sering mengkritik sampai menyerang Presiden Joko Widodo. Seperti kritikannya pada program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi. Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat sebagai pengibulan. Amien Rais juga pernah menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tak layak dipilih kembali karena cenderung otoriter. <blockquote> &quot;Kita mau bilang kasar nggak jadi ya. Ini Presiden nggak benar ya, membiarkan partai politik pecah, ulama dipecah-pecah, bahkan seluruhnya berbagai ormas-ormas juga mau pecah,&quot; ucap Amien Rais pada 16 Januari 2019 </blockquote> Sikap Amien Rais berbeda setelah Prabowo Subianto bertemu Presiden Terpilih Joko Widodo di stasiun MRT Lebak Bulus hingga ke kawasan Senayan pada Sabtu, 13 Juli 2019. Setelah pertemuan Prabowo dan Jokowi, Amien Rais menyatakan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi selama 5 tahun ke depan. <blockquote> &quot;Jadi saya menyampaikan sebaiknya teruskan merajut merah putih, teruskan bangsa ini bersatu jangan sampai pecah, tetapi soal kekuasaan berikan <em>fair chance,</em>kesempatan yang utuh<em> </em>kepada Pak Jokowi dan Pak Ma&rsquo;ruf Amin dengan para menterinya nanti 5 tahun kita awasi kita <em>check and balance&quot; ucap Amien Rais pada Senin, 15 Juli 2019.</em> </blockquote> Bahkan, Amien Rais menyebut tak ada lagi cebong dan kampret, yang ada cebong bersayao sebagai tanda pendukung Prabowo Subianto dan Jokowi atau Joko Widodo sudah akur. #amienrais #pertemuanjokowiprabowo #sikapamienrais
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.