PAN Akui "Sesak Nafas" Selama di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 19/07/2019, 20:17 WIB
Sekretaris jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSekretaris jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menceritakan sejarah partainya yang nyaris tidak pernah berada di oposisi sejak berdiri tahun 1998.

Hanya pada Pemilu 2019 saja partai yang salah satunya didirikan oleh Amien Rais itu keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Secara historis dari berdirinya PAN sampai 2018, PAN belum pernah berada di posisi oposisi atau di luar pemerintah. Hanya di tahun 2019 pemilu PAN pertama kali berada di luar pemerintahan. 2014 kan enggak ada incumbent saat itu," ujar Eddy dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: PAN Bantah Sedang Bermanuver Agar Masuk ke Koalisi Jokowi

Eddy pun jujur mengakui bahwa selama PAN berada di luar pemerintahan, kondisi partainya sangat sulit. Eddy mengistilahkan dengan "sesak nafas".

"Jadi kita ini merasakan berada di luar pemerintah seperti apa. Ketika itu selama 10 bulan kami di luar pemerintahan, ya pandangan pribadi saya, sesak nafas," lanjut dia.

Eddy tidak menjelaskan secara rinci seperti apa "sesak nafas" pada partainya tersebut.

Meski demikian, Eddy menegaskan, partainya tidak patah semangat dalam menunjukkan jati dirinya sebagai partai politik yang berada di luar pemerintah.

Baca juga: PAN: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Sama Terhormatnya

Eddy menambahkan, apabila nantinya memilih menjadi oposisi, PAN akan tetap bertindak sebagai oposisi yang tidak memusuhi pemerintah. Penting bagi PAN untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk partai koalisi pemerintah.

Sebab, menurut dia, partai oposisi tak harus selalu memusuhi pemerintah. Jika program yang dijalankan pemerintah positif, Edy mengatakan PAN akan mendukungnya di parlemen.

"Jadi intinya begini, pertama oposisi itu bukan berarti kita memusuhi pemerintah. Oposisi itu kita menyatakan berbeda untuk isu-isu tertentu di mana kita sudah layak menyampaikan pandangan kita terkait masalah itu," kata Eddy

"Jadi saya kira itulah hakikat oposisi yang kita sedang cari formula tepatnya kalau memang kita ingin menyuburkan adanya oposisi di negeri ini untuk menyuburkan demokrasi kita ke depan," lanjut dia.

Arah politik PAN sendiri akan diputuskan setelah internal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Agustus 2019 yang akan datang.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X