Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menuntut pemerintah membangun rumah sakit khusus bagi korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal itu termasuk dalam tuntutan yang mereka menangkan melalui citizen law suit hingga di tingkat kasasi. Nur Hidayati mengemukakan hal itu di Kantor Walhi, Jakarta, Minggu (21/7/2019).

"Karena itu tergugat (pemerintah) harus melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap," kata Nur Hidayati.

Baca juga: Jaksa Agung: Di Kasus Karhutla, Jokowi Tergugat Sebagai Pemerintah, Kita Akan Bela...

Walhi selaku salah satu penggugat juga meminta pemerintah membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

Walhi meminta pemerintah melaksanakan penuh perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ia menilai pemerintah belum menjalankan undang-undang tersebut sebab hingga sekarang belum dibuat peraturan turunannya.

"Sehingga undang-undang tersebut belum bisa berjalan maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla. Ada tujuh Peraturan Pemerintah yang taat harus dibuat pemerintah," ujar Nur Hidayati.

"Kami juga meminta pemerintah membentuk tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum, serta upaya pencegahan kebakaran," lanjut dia.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Juru Bicara MA Andi Samsan Nanrong mengatakan, majelis hakim menguatkan putusan di tingkat sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Baca juga: Titik Api Karhutla di Pekanbaru Bertambah

"Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," kata Andi di kompleks MA, Jumat lalu.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, pemerintah diminta untuk mengeluarkan peraturan-peraturan guna menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan.

"Gugatan penggugat pada pokoknya yang menuntut agar pemerintah menanggulangi yaitu menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang merasa tidak dilindungi karena adanya kebakaran hutan itu yang masih berlangsung," ujar Andi.

Pihak tergugat dalam gugatan tersebut adalah Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng.

Adapun pihak penggugat adalah sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah.