PN Jakpus Juga Ikut Laporkan Pengacara Tomy Winata ke Polisi

Kompas.com - 19/07/2019, 14:20 WIB
Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Makmur KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Makmur
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Makmur mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ikut melaporkan kasus penganiayaan terhadap dua orang majelis hakim, HS dan DB oleh Desrizal Chaniago, kuasa hukum Tomy Winata.

“Jadi selain dua hakim yang laporan pihak Pengadilan Negeri Jakpus juga melaporkan kejadian ini lewat kelembagaan ke pihak kepolisian,” ujar Makmur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari kepolisian sudah ada petugas-petugas internal dari kantor PN Jakarta Pusat yang diperiksa.

Baca juga: Pengacara Tomy Winata yang Aniaya Hakim Ditetapkan sebagai Tersangka

“Masih petugas internal saja yang diperiksa. Tapi berdasarkan informasi resmi dari penyidik, Desrizal menyesali perbuatannya,” kata Makmur.

Meski demikian, pihaknya tetap sepakat untuk melanjutkan proses hukum yang ada.

Saat ini Desrizal masih dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Dua orang hakim HS (ketua) dan DB mengalami luka memar akibat dipukul menggunakan tali pinggang oleh kuasa hukum atau pengacara, pengusaha Tomy Winata (TW) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Adapun peristiwa ini terjadi dalam sebuah sidang perkara perdata saat agenda pembacaan putusan sidang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X