Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Kompas.com - 19/07/2019, 11:37 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Sodik Mudjahid mengatakan, rekonsiliasi tak harus dimulai dari presiden terpilih Joko Widodo dan mantan calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, rekonsiliasi bisa dimulai dari para wakil rakyat di parlemen terutama pada saat pemilihan pimpinan MPR 2019-2024 dengan sistem paket.

"Jabatan yang sekarang ramai dibahas dan diperebutkan adalah posisi Ketua MPR. Posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR (Berasal dari anggota DPR dan anggota DPD) yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket," kata Sodik dalam keterangan tertulis, Jum'at (19/7/2019).

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Sudah Lobi Parpol Lain untuk Kursi Ketua MPR

Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi juga harus diikuti oleh para pimpinan partai politik yang ada di parlemen terutama dalam menetapkan ketua MPR.

Sodik mengusulkan, komposisi pimpinan MPR dan DPR periode 2019-2024 adalah Gerindra sebagai ketua MPR dan PDI-P sebagai ketua DPR.

"Terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR, Gerindra Ketua MPR, PDI-P ketua DPR dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia," kata dia.

Baca juga: Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR...

Sodik mengatakan, komposisi pimpinan MPR dan DPR itu tanpa harus menunggu perubahan komposisi partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf dan koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDI-P serta Gerindra khususnya dalam pileg dan pilpres 2019-2024," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Aplikasi 'Jaga Bansos', Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Luncurkan Aplikasi "Jaga Bansos", Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Nasional
Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Nasional
Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Nasional
KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X