Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR...

Kompas.com - 02/07/2019, 06:29 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut. Fabian Januarius KuwadoCapres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-Pemilu 2019, sejumlah partai politik secara terang-terangan mulai membidik kursi ketua MPR. Lobi-lobi pun dilancarkan, termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang juga merupakan capres terpilih.

Berbeda dengan posisi pimpinan DPR yang ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak, pos pimpinan MPR ditentukan dalam sistem paket.

Aturan ini sudah termaktub dalam Pasal 427C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Artinya, fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. Jika musyawarah tak tercapai, pemilihan dilakukan dengan voting.

Nah, sistem paket inilah yang membuat lobi-lobi antarelite harus digencarkan. Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berjumlah mayoritas di Senayan akan menang mudah jika parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR.

Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan untuk menentukan siapa yang mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua.

Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Partai Golkar

Partai Golkar menjadi salah satu parpol yang paling gencar melakukan upaya demi mendapat kursi ketua MPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka menyampaikan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.

"Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yang digelar 19 Mei lalu.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X