Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR...

Kompas.com - 02/07/2019, 06:29 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut. Fabian Januarius KuwadoCapres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-Pemilu 2019, sejumlah partai politik secara terang-terangan mulai membidik kursi ketua MPR. Lobi-lobi pun dilancarkan, termasuk kepada Presiden Joko Widodo yang juga merupakan capres terpilih.

Berbeda dengan posisi pimpinan DPR yang ditentukan dari raihan kursi dan suara terbanyak, pos pimpinan MPR ditentukan dalam sistem paket.

Aturan ini sudah termaktub dalam Pasal 427C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal itu mengatur pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Artinya, fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan wakil ketua MPR dalam satu paket. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. Jika musyawarah tak tercapai, pemilihan dilakukan dengan voting.

Nah, sistem paket inilah yang membuat lobi-lobi antarelite harus digencarkan. Secara matematis, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang berjumlah mayoritas di Senayan akan menang mudah jika parpol oposisi juga mengajukan paket pimpinan MPR.

Namun, lobi di lingkaran parpol koalisi KIK juga diperlukan untuk menentukan siapa yang mendapat jatah calon ketua MPR dan empat wakil ketua.

Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Partai Golkar

Partai Golkar menjadi salah satu parpol yang paling gencar melakukan upaya demi mendapat kursi ketua MPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka menyampaikan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.

"Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yang digelar 19 Mei lalu.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR mendapat pos ketua MPR. Sebab, pos ketua DPR sudah pasti menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X