Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/07/2019, 20:51 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pihaknya kekurangan sumber daya manusia (SDM) pengawal tahanan.

Oleh karena itu, KPK juga mempertimbangkan penambahan SDM untuk mendukung pengawalan tahanan saat keluar Rutan Cabang KPK.

"Kita sudah harus melakukan enggak boleh lagi pengawal itu cuma satu. Karena kekurangan juga, SOP-nya itu kan harus 2 orang ya per tahanan, supaya juga ada saling check and balances," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ia menanggapi temuan Ombudsman Jakarta Raya soal malaadministrasi dalam pengawalan tahanan terdakwa kasus korupsi Idrus Marham.

Baca juga: Idrus Disebut Beri Uang ke Pengawal Tahanan KPK, Ini Kata Pengacara...

Pada Jumat (21/6/2019), Idrus keluar dari Rutan Cabang KPK untuk berobat di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC).

Ombudsman juga menemukan adanya pemberian uang dari pihak Idrus ke seorang pengawal tahanan yang mendampingi Idrus di RS MMC.

Menurut Laode, KPK berencana mengirimkan surat ke Polri yang isinya meminta tambahan petugas kepolisian untuk mengawal tahanan KPK. 

Di sisi lain, Laode memastikan, pihaknya mengevaluasi secara menyeluruh penanganan tahanan di Rutan KPK.

"Makanya, sekarang kita bilang, kita sudah menugaskan pengawas internal, sekarang lagi ada pemeriksaan yang lebih menyeluruh," kata Laode.

Ia juga mengatakan, pimpinan KPK meminta seluruh pejabat struktural terkait untuk meningkatkan pembinaan pengawal tahanan.

Baca juga: Tindaklanjuti Temuan Ombudsman, KPK Pecat Pengawal Tahanan Idrus Marham

Pimpinan KPK juga menginginkan perbaikan tata kelola penanganan tahanan.

Hal itu guna memastikan peristiwa yang sama tak terjadi lagi di masa mendatang.

"Karena itu kami serius. Mulai dari Sekjen, Deputi Penindakan, bagaimana tahanan itu pengurusan tahanannya itu di bawah Biro Umum tetapi itu adalah tanggung jawab Deputi Penindakan," ucap Laode. 

"Kalau misalnya tahanan jaksa, tanggung jawab Direktur Penuntutan. Kalau dia termasuk penyidikan, itu tanggung jawab Direktur Penyidikan. Kita akan kerjakan," kata dia lagi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com