Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Legislator Apresiasi Kinerja TNI dan Polri Saat Pemilu 2019

Kompas.com - 12/07/2019, 20:53 WIB
Hotria Mariana,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Legislator Partai Nasdem mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Polri dan TNI sudah menerjunkan personelnya untuk mengamankan. Kami perlu mengapresiasi mereka dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), semuanya harus diapresiasi,” kata anggota Komisi II DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/7/2019). 

Menurut dia, penanganan konflik keamanan di tataran elit politik tentu berbeda bila dibandingkan penanganan konflik di tingkat pendukung.

 

Baca juga: Kecewa Putusan Sengketa Pilpres, Alasan Pria Ini Sebar Hoaks dan Hina MK

Masyarakat umum cenderung mudah tersulut emosi jika terjadi provokasi.

Oleh sebab itu, ia berharap elit politik ikut mendinginkan suasana, agar perbedaan dukungan politik tidak memicu konflik di masyarakat.

Usai Pemilu 2019, ia berharap TNI dan Polri bisa berkinerja baik dalam menyiapkan Pilkada serentak pada 2020.

Sebagai informasi, tahun depan, lebih dari 200 daerah akan menggelar pilkada.

Baca juga: KPU Usulkan Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan 23 September

"Agar bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan juga masyarakatnya tidak terpecah," kata legislator itu.

Selain itu, Kresna menegaskan kenaikan anggaran TNI dan Polri merupakan kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

"Terkait tuntutan kenaikan gaji dan anggaran kami kembalikan ke Kemenkeu. Semoga nanti Komisi II DPR RI bisa mendukung agar anggaranya bisa bertambah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com