Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 10/07/2019, 16:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu kota negara.

Ia menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Pusat denyut ekonomi di Jawa, artinya pulau Jawa jadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dan akhirnya menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa," kata Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Soroti Polusi Jakarta, Kepala Bappenas Ingin Ibu Kota Baru Berkonsep Green City

Bambang mengatakan, pemerintah akan fokus pada pengembangan ekonomi di 6 wilayah metropolitan di luar pulau Jawa sebagai konsep penopang kesenjangan ekonomi, sebelum melakukan pemindahan ibu kota negara baru.

Enam wilayah metropolitan itu adalah yaitu Medan, Palembang, Makasar, Banjarmasin, Manado dan Denpasar. 

"Agar mereka (enam wilayah metropolitan) bisa menjadi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru yang lebih besar dibandingkan pada saat ini," ujarnya.

Baca juga: Cerita Duta Besar Brasil soal Tantangan Pembangunan Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, pemerintah juga akan melakukan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di luar pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

"Apakah itu di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan ini industrialisasi terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan, itu upaya kita juga," kata dia.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, Pemerintah akan melakukan pengembangan ekonomi di sektor pariwisata di luar pulau Jawa.

"Mengembangkan berbagai kawasan ekonomi baik itu ekonomi khusus, kawasan industri, maupun kawasan strategis pariwisata," imbuhnya.

Kompas TV Lembaga bantuan hukum tengah menyiapkan gugatan. Salah satunya ke Pemprov DKI Jakarta karena buruknya kualitas udara. Pemerintah DKI Jakarta dinilai lamban dalam mengatasi masalah polusi udara. #PolusiUdara #GugatanPolusi #UdaraJakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com