MA Sebut Permohonan Prabowo-Sandi Tinggal Menunggu Jadwal Sidang

Kompas.com - 10/07/2019, 16:20 WIB
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA pada Selasa (9/7/2019)KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA pada Selasa (9/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Biro dan Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah menerima berkas permohonan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga terkait pelanggaran administrasi pemilu.

Menurut dia, saat ini permohonan Prabowo-Sandiaga itu tinggal menunggu jadwal sidang.

"Sudah diterima semua sudah siap, tinggal menunggu hari sidang," kata Abdullah saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Gerindra: Kasasi di MA Tanpa Sepengetahuan Prabowo-Sandiaga


Abdullah mengatakan, ada hal yang perlu diluruskan bahwa pengajuan permohonan itu berbeda dari yang sebelumnya.

Ia mengatakan, laporan permohonan pertama terkait pelanggaran administrasi Pemilu yang telah di tolak MA dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sedangkan, permohonan yang sedang diproses saat ini atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kan orangnya beda. yang mengajukan beda dari yang kemarin, itu tim pemenangan dan ini Prabowo-Sandiaga," ujarnya.

Baca juga: KPU Siapkan Jawaban Atas Permohonan Kasasi Prabowo-Sandi di MA

Abdullah mengatakan, permohonan yang diajukan oleh Prabowo-Sandi dengan kuasa hukumnya Nicolay Aprilindo.

"Permohonan haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan kuasa kepada Nicolay Aprilindo," kata dia.

Selanjutnya, Abdullah mengatakan, permohonan Prabowo-Sandiaga itu harus diputuskan oleh majelis MA dalam tenggat waktu paling lama 14 hari sejak berkas tersebut diserahkan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X