MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi soal Pelanggaran Administratif Pemilu

Kompas.com - 27/06/2019, 09:53 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung ( MA) memutuskan tidak dapat menerima permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN).

Pihak pemohon diwakili oleh Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak termohon.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," seperti dikutip dari salinan putusan, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Pakar Sebut MK Perlakukan Tim Hukum Prabowo-Sandi Secara Terhormat

Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dipimpin Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Supandi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengungkapkan, dalam pertimbangan putusannya hakim menyatakan gugatan BPN Prabowo-Sandi bukanlah obyek pelanggaran administrasi pemilu (PAP).

"Inti pertimbangan putusan menyatakan obyek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," ujar Abdullah di Jakarta seperti dilaporkan Antara.

Abdullah menjelaskan yang seharusnya menjadi obyek perkara adalah keputusan KPU yang mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Baca juga: JEO-Hal-hal yang Perlu Kita Tahu soal Sengketa Hasil Pemilu 2019

"Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil yang kena diskualifikasi," ujar Abdullah.

Dalam perkara PAP ini, pemohon bukanlah calon presiden dan wakil presiden, selain itu obyek yang diperkarakan bukanlah keputusan KPU, melainkan putusan Bawaslu yang menyatakan permohonan adanya TSM tidak diterima.

"Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dinyatakan tidak diterima," kata Abdullah.

Baca juga: Sama dengan Prabowo-Sandi, Jokowi-Maruf Tak Akan Hadiri Sidang Putusan MK

Sebelumnya BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung setelah permohonannya ditolak oleh Bawaslu.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menggugat Bawaslu terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Nasional
Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Nasional
Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Nasional
Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Nasional
Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Nasional
Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Nasional
Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai 'Rontok' hingga Sungkan Cuti

Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai "Rontok" hingga Sungkan Cuti

Nasional
Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Nasional
Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Nasional
Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

Menpan RB: Gaji PNS DKI Jakarta Tinggi karena Ikuti Kemampuan Daerah

Nasional
Mantan Menpora Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Mantan Menpora Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Nasional
Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Prabowo Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertahanan dengan Ghana

Nasional
Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Tersangka Perantara Suap Eks Bupati Labuhanbatu Segera Disidang

Nasional
Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X