Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKB: Cak Imin Kader Terbaik, Layak Jadi Ketua MPR

Kompas.com - 06/07/2019, 15:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, PKB ingin ikut andil dalam menegakkan 4 pilar kebangsaan. Hal itu merupakan fokus PKB saat ini.

Oleh sebab itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin harus diberikan kesempatan menjabat sebagai Ketua MPR agar tujuan partai terlaksana.

"Kita akan semakin menegakkan 4 pilar, NKRI dan Pancasila. Itu menjadi sesuatu yang final bagi PKB dan kita berharap Cak Imin sebagai bagian dari kader NU terbaik saat ini. NU diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai ketua MPR," kata Daniel saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Muhaimin Ingin Kursi Ketua MPR, Maruf Amin Mendukung

Daniel mengatakan, kehadiran Muhaimin sebagai ketua MPR nantinya akan menjembatani 'ekstrem kiri dan kanan' dengan menempatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat sehingga mengakomodir komunikasi dengan seluruh pihak.

"Karena kesepakatan berkebangsaan, ber-Pancasila itu sejak awal menjadi spirit semangat NU. Dan NU yang menjadi pilar terkuat saat ini," ujarnya.

Baca juga: Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR...

Sebelumnya, Cak Imin mengakui bahwa ia turut melobi Ma'ruf agar mendukungnya menjadi ketua MPR.

"Ya kami mohon doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini kepada wartawan usai pertemuan dengan Ma'ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Kompas TV Dua partai anggota koalisi pendukung Jokowi, Golkar dan PKB, saling klaim menyatakan paling berpengaruh dalam mendukung Jokowi dan layak mendapat ganjaran dengan menempatkan kadernya sebagagai pimpinan MPR atau DPR dan kabinet.<br /> Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, seusai bertemu dengan Jokowi di istana, mengatakan partainya layak mendapat 10 menteri. Tidak hanya itu Muhaimin juga merasa layak dididukung sebagai Ketua MPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com