Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emak-Emak Pendukung Ingin Prabowo Jadi Oposisi

Kompas.com - 05/07/2019, 16:34 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan emak-emak yang tergabung dalam komunitas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Prabowo menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah orangtua Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019). Rumah di Kertanegara ini kerap dijadikan tempat rapat Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. 

"Jangan khianati hati nurani sendiri. Prabowo-Sandi jadilah oposisi," ujar Koordinator aksi Nurdiati Akma saat berorasi.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Nurdiati menuturkan bahwa para pendukung Prabowo tidak ingin ketua umum Partai Gerindra itu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

Ia juga menolak adanya wacana rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Bahkan mereka menolak apabila keduanya bertemu.

Nurdiati menilai dengan adanya rekonsiliasi akan menghilangkan kasus-kasus yang terjadi selama pemilu.

Ia mencontohkan peristiwa ratusan anggota KPPS yang meninggal saat proses rekapitulasi perolehan suara.

Kemudian Ketua Umum Badan Koordinator Majelis Taklim juga menyinggung masyarakat yang meninggal dunia saat kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Menurut Nurdiati, rekonsiliasi artinya Prabowo berkompromi atas kasus-kasus yang hingga kini belum diselesaikan.

"Maka jangan bapak terima rekonsiliasi atau apapun namanya. Kami tidak rela. Kami merasakan rekonsiliasi ini terminologi kompromi. Sedangkan kami tak bisa kompromi," kata Nurdiati.

Mereka memulai aksinya sekitar pukul 14.13 WIB dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan yang ingin disampaikan ke Prabowo.

Baca juga: Emak-emak Gelar Aksi di Depan Rumah Prabowo, Tolak Wacana Rekonsiliasi

Kemudian, sekitar pukul 15.30 WIB, emak-emak mulai menghentikan aksinya. Mereka terlihat duduk di sekitar rumah Prabowo. Ada pula yang memanfaatkan momen tersebut untuk berswafoto dan merekam video.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, Prabowo tidak berada di Kertanegara. Ketua Umum Partai Gerindra itu tengah berada di kediamannya di Hambalang, Bogor.

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Presiden Joko Widodo hari ini malakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara. Kota Manado merupakan kota pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi setelah ditetapkan sebagai presiden terpiih oleh KPU. Salah satu kegiatan Presiden Jokowi di Manado yakni meninjau proyek perluasan Bandara Sam Ratulangi. Selain didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, kunjungan Presiden Jokowi ke Bandara Sam Ratulangi Manado didampingi sejumlah menteri kabinet kerja. 2. Wakil Presiden Jusuf Kalla, siang ini bertemu wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan di kantor wakil presiden di Jakarta Pusat tersebut, Jusuf Kalla berbagi informasi tentang sejumlah tugas sebagai wakil presiden. Ma’ruf Amin hadir di kantor wakil presiden untuk memenuhi undangan Jusuf Kalla. Pertemuan itu membahas capaian yang dilakukan Kalla selaku wakil presiden yang bakal jadi jadi salah satu tolak ukur kinerja Ma'ruf bersama Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. 3. Konsolidasi relawan pendukung Prabowo-Sandi yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, berakhir ricuh. Sejumlah pendukung tak rela Prabowo-Sandi memberi selamat kepada Jokowi-Ma'ruf pasca putusan mahkamah konstitusi. Relawan yang datang dari sejumlah daerah mengaku diundang diskusi bukan untuk mengeluarkan pernyataan sikap menerima putusan MK yang telah mementahkan seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga pada 27 Juni lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com