Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos: Bulog Jadi Bagian Tak Terpisahkan dalam Penyaluran BPNT

Kompas.com - 04/07/2019, 14:05 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan akan memberikan kepercayaan penuh kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam hal penyaluran beras terkait program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT).

Hal tersebut disampaikan Agus saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin bersama Direktur Utama Bulog Budi Waseso, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

"Bulog dan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan program Bansos," ujar Agus.

Sebelumnya diberitakan, Budi Waseso alias Buwas menegaskan akan hengkang dari jajaran Bulog bila Kemensos mau mengambil alih 100 persen program Bansos seperti BNPT dan Beras Sejahtera (Rastra).

Baca jugaMensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

Saat melakukan pertemuan tersebut, baik Mensos dan Buwas sepakat jika masalah tersebut sudah selesai.

Selanjutnya, Kemensos dan Bulog akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas mekanisme penyaluran agar program Bansos bisa tepat sasaran.

"Sinergitas yang terjalin baik ini harapannya dapat mengatasi masalah penyerapan beras yang dialami oleh Bulog," ucap Agus.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (DFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung memberikan keterangan kepada wartawan sesudah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin bersama Bulog, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Kamis (4/7/2019).KOMPAS.com/Mico Desrianto Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (DFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung memberikan keterangan kepada wartawan sesudah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Fakir Miskin bersama Bulog, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Andi ZA Dulung mengatakan, Kemensos tidak memiliki wewenang dalam menunjuk supplier untuk realisasi penyaluran Bansos.

Lebih jauh Andi menegaskan, jika keterlibatan swasta dalam penyaluran justru dilarang.

"Keterlibatan swasta itu tidak ada, karena ini kan untuk fakir miskin," terang Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Buwas berjanji akan memberikan beras berkualitas dan menyiapkan langkah khusus agar tidak ada oknum yang bermain saat pelaksanaan program Bansos.

"Kami harus memotong rantai-rantai kesempatan para oknum yang ingin program ini tidak sukses," jelas Buwas.

Baca jugaMensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkat Jadi 15,6 Juta Keluarga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com