Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Demokrasi Setengah Hati?

Kompas.com - 03/07/2019, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KONTESTASI pemilihan presiden telah usai dengan ditetapkannya Presiden Terpilih 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 30 Juni 2019 lalu.

Tugas berat dan mendesak berikutnya yang harus dilakukan oleh presiden terpilih adalah menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi karena perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2019.

Mendesaknya langkah ini tercermin dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 26-27 Juni 2019. Dari 545 responden di 16 kota besar, sebanyak 84 persen menyatakan menyatukan masyarakat yang terpolarisasi merupakan hal yang mendesak.

Rekonsiliasi yang terjadi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dipercaya menjadi obat mujarab untuk merujukkan masyarakat di tingkat akar rumput.

Berbagai upaya untuk terjadinya pertemuan dengan Prabowo, sebagai bagian dari rekonsiliasi, telah dilakukan oleh pihak Joko Widodo bahkan sejak selesainya pencoblosan pada 17 April 2019 silam.

Namun tampaknya upaya ini belum mendapat sambutan yang menggembirakan dari Prabowo dan Gerindra.

Sebagai motor koalisi pendukung Prabowo Subianto, Partai Gerindra menyatakan pertemuan tersebut hanyalah masalah waktu dan akan terjadi.

Meski demikian, para elite Gerindra memiliki sikap beragam mengenai perlu tidaknya pertemuan antara kedua tokoh sentral pada pilpres 2019 tersebut.

Sebagian mempertanyakan alasan pertemuan karena selama ini tidak ada permusuhan antara Prabowo dan Jokowi. Meskipun berkontestasi pada pilpres, keduanya tetap akur dalam hubungan pribadi.

Konteks rekonsiliasi pun memunculkan berbagai spekulasi. Munculnya isu tawaran-tawaran politik dari Jokowi kepada Prabowo dinilai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi antarkedua kubu.

Berbagai tawaran yang berhembus tersebut mulai dari posisi di kabinet, pimpinan MPR, hingga wantimpres.

Para elite koalisi Jokowi pun tidak menampik kemungkinan tawaran kepada Gerindra dan Prabowo. Sementara elite Gerindra mengakui telah terjadi komunikasi antara kedua pihak, namun membantah jika ada tawaran yang dilontarkan.

Di sisi lain, Presiden Terpilih Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang penetapan presiden terpilih di KPU menyatakan mengajak Prabowo-Sandi untuk bersama-sama membangun bangsa.

Dalam wawancara dengan Harian Kompas pada Senin (1/7/2019) lalu, Jokowi mengatakan pihaknya terbuka untuk siapa pun yang ingin bekerja sama memajukan negara ini.

Pernyataan Jokowi ini secara umum ditafsirkan sama oleh kalangan elite politik, yakni ajakan untuk bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com