Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PKS: Kami Tak Bangga jika Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Kompas.com - 01/07/2019, 20:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan. Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan.

"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: PKS: Harus Ada Oposisi sebagai Penyeimbang Kekuatan Pemerintah

Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.

Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

Menurut Mardani, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek. Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sebab, Mardani menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.

"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo orde baru," kata Mardani.

Sebelumnya, calon presiden pada Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Koalisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS, plus Partai Berkarya sebagai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. 

Baca juga: Jika Hanya Gerindra dan PKS, Fungsi Oposisi Dinilai Tak Akan Efektif

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019). 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Kompas TV Pasca keluarnya putusan MK yang menolak seluruhnya gugatan pemohon kubu Prabowo-Sandi, 4 parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pun sepakat untuk bubar jalan. Meski begitu kelima parpol yang sebelumnya mendukung paslon 02 ini sepakat untuk membentuk kaukus atau forum informal untuk tetap menjalin komunikasi politik. Kita perbicangkan strategi apa yang akan dimainkan parpol-parpol pendukung Prabowo-Sandi setelah tak lagi bersama. #KoalisiIndonesiaAdilMakmur #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com