Ketua DPP PKS: Menjadi Oposisi Baik dan Sehat bagi Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa satu langkah strategis yang harus dilakukan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019 yakni menjadi oposisi.

Menurut Mardani, keberadaan oposisi diperlukan agar proses demokrasi menjadi baik dan sehat.

"Saya tetap berpendapat satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah pilihan menjadi oposisi adalah baik dan sehat bagi demokrasi," ujar Mardani melalui pesan singkat, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: PKS: Saatnya Koalisi Prabowo-Sandiaga Jadi Oposisi Kritis dan Konstruktif

Kendati demikian, saat ini PKS belum menentukan sikap secara resmi apakah akan tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Mardani mengatakan sikap partainya dalam Koalisi akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro.

Namun, ia berharap PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah periode 2019-2024.

"Sikap PKS akan ditentukan Musyawarah Majelis Syuro. Tapi harapan saya istiqomah sebagai oposisi," tutur Mardani.

Baca juga: Mardani: PKS Tetap Istikamah Bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur Apa Pun Putusan MK

Sementara itu, Prabowo bersama lima sekjen partai politik pendukung melanjutkan pembahasan soal berakhirnya koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pertemuan kembali digelar di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, pembahasan mengenai pembubaran sudah terjadi sejak Kamis (27/6/2019) malam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Baca juga: TKN Anggap Koalisi Prabowo-Sandiaga Tersisa Gerindra dan PKS

MK memutuskan menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

Saat itu, kata Hinca, Prabowo menyerahkan persoalan koalisi masing-masing partai.

Selain Hinca, hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Berkarya Eddy Soeparno.