Masih Berduka, Demokrat Tentukan Arah Politik Setelah 10 Juli

Kompas.com - 01/07/2019, 09:02 WIB
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat belum memutuskan sikap dan arah politiknya sebelum tanggal 10 Juli dengan alasan masih dalam situasi berduka atas wafatnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni.

“Partai Demokrat masih berduka sampai 10 Juli nanti. Setelah 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan kegiatan dari Partai Demokrat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019), dikutip dari Antara.

Hinca dan Syarief Hasan mewakili Partai Demokrat dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 yang diselenggarakan di KPU, Minggu.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Hinca melanjutkan, sikap dan arah politik partai akan diputuskan oleh para petinggi partai melalui rapat majelis tinggi partai.

Sementara Syarief sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berpendapat rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pascapilpres perlu segera dilakukan.

“Rekonsiliasi menjadi PR bersama. Silaturahmi sehingga polarisasi masyarakat tidak ada lagi,” tutur Syarief.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

Ia melanjutkan pelaksanaan Pilpres telah selesai sehingga semua partai politik dan masyarakat Indonesia harus mendukung pemerintahan yang terpilih.

Kompas TV Kemungkinan Partai Demokrat untuk bergabung bersama koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo kerap diperbincangkan. Saat penetapan pemenang pilpres oleh KPU, Partai Demokrat menyatakan akan membahas kemungkinan bergabung secara internal terlebih dahulu. Dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung KPU, Partai Demokrat pun diwakili wakil ketua umumnya, Syarief Hasan. Ia menyebut, partainya masih akan membahas keputusan bergabung dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan presiden terpilih. Namun, Syarief menekankan, Partai Demokrat berpengalaman dan sebaiknya kader Demokrat yang ikut membangun program kerja mendatang. #JokowiMarufAmin #Demokrat #KoalisiJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.