Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019 dan Isu PKI yang Mengusik Jokowi...

Kompas.com - 30/06/2019, 09:41 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai isu menyerang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo selama mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2019. Namun salah satu isu yang cukup mengusiknya adalah isu bahwa ia bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Isu ini sudah berkembang sejak dia mengikuti Pilpres 2014 bersama Jusuf Kalla. Namun isu ini terus bergulir sampai jelang berakhirnya masa jabatan. Hingga akhirnya Jokowi memutuskan tidak bisa lagi tinggal diam dan menjawab tuduhan itu selama masa kampanye Pilpres 2019.

"Selama 4,5 tahun saya jadi presiden dihina-hina, saya diam, sabar ya Allah. Selama 4,5 tahun saya dijelek-jelekin, saya diam, saya enggak jawab. 4,5 tahun dituduh-tuduh, Presiden Jokowi PKI, saya juga diam, tapi sekarang saya mau jawab," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan bersama para tokoh agama, masyarakat, dan kyai se-eks Karesidenan Kedu, di Gedung Tribakti, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/3/2019).

Baca juga: Jokowi Ingin Tabok Pihak yang Menudingnya PKI

Jokowi kemudian menyinggung foto hitam putih yang memperlihatkan seseorang sedang berpidato di hadapan massa. Di depan seseorang itu, ada pemuda yang dilingkari.

Foto yang ditunjukkan Jokowi adalah foto yang beredar di media sosial. Banyak yang percaya bahwa sosok pemuda yang dilingkari adalah Jokowi. Sementara yang berpidato adalah tokoh PKI, DN Aidit, pada tahun 1955.

Jokowi pun langsung menegaskan bahwa foto itu hoaks. Sebab kejadian dalam foto tersebut terjadi sebelum ia lahir pada tahun 1961.

"Saya tahu gambar atau foto tersebut dari anak saya. Itu hoaks. Karena yang sedang berpidato di foto tersebut adalah DN Aidit dan itu terjadi tahun 1955. Saya belum lahir," kata Jokowi.

Dipercaya 9 juta masyarakat

Ada alasan khusus kenapa akhirnya Jokowi memutuskan menjawab semuanya. Sebab berdasarkan survei, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan isu ini kian menguat saat Pilpres 2019. Dia pun berkesimpulan ini waktu yang tepat membuat klarifikasi atas isu tersebut.

Dia berharap kalrifikasinya ini bisa disebar ke masyarakat. Harapannya masyarakat yang mempercayai isu itu bisa menyadari bahwa itu tidak benar.

Baca juga: Jokowi: 9 Juta Masyarakat Percaya Saya PKI

"Selama ini saya itu diam saja. Sabar, sabar, sabar, tapi kok kayak begini terus. Supaya enggak dibawa lagi ke mana-mana, perlu juga saya jawab sekarang," ujar Jokowi.

Namun, akhirnya Jokowi kembali memenangkan Pilpres 2019 bersama cawapresnya Ma'ruf Amin. Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com