Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Hampir 50 Persen Isi Lapas Pecandu dan Pengedar Narkoba

Kompas.com - 26/06/2019, 11:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, narkotika merupakan masalah besar bagi Indonesia. Hal itu, kata Kalla, terlihat dari jumlah narapidana kasus narkoba yang mayoritas mengisi lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Informasi yang berkembang tentu dari Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) bahwa hampir 50 persen daripada isi lapas-lapas, lapas di negeri kita ini diisi daripada pecandu ataupun juga pedagang-pedagang, pengedar narkoba. Luar biasa tentu," ujar Kalla dalam sambutannya di acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Bahkan, kata Kalla, di dalam penjara pun para bandar narkoba masih bisa melakukan aktivitas jual beli barang haram itu. Ia menilai hal tersebut menunjukkan masifnya peredaran narkoba di Indonesia saat ini.

Ia menambahkan, peredaran narkoba yang masif mengancam generasi muda Indonesia yang kini dipersiapkan untuk menyambut bonus demografi pada tahun 2030.

Kalla menyebut ancaman tersebut kian nyata lantaran jumlah remaja yang menjadi pecandu narkoba sebanyak 2,3 juta.

Karena itu, Kalla mengatakan perlu peran serta seluruh pihak untuk memberantas narkoba, mulai dari penegal hukum, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama.

Baca juga: Bermodus Tukar Sandal, Pengunjung Lapas yang Hendak Edarkan Narkoba Diamankan Sipir

"Banyak prediksi kita akan menjadi negara yang tangguh pada beberapa puluh tahun yang akan datang. Tapi tentu dengab syarat bahwa kita mempunyai generasi muda yang kuat dan terpelajar dan inovatif. Tentu bebas daripada narkoba," ujar Wapres.

"Maka apa yang disampaikan tadi oleh Kepala BNN bahwa semuanya harus bekerja sama, karena mereka juga mempunyai jaringan yang luas. Dibutuhkan keberanian karena mereka mempunyai uang yang banyak dan tentu juga suatu keuntungan yang besar," lanjut dia.

Kompas TV Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kritik terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D Hasil Reklamasi. Akan tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kebijakan Anies justru kebijakan yang realistis.<br /> <br /> Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan reklamasi dan mendirikan 932 bangunan di lahan reklamasi tidaklah sedikit, mencapai triliunan rupiah, sehingga tidak bisa bangunan tersebut dibongkar. <br /> Kebijakan ini juga diyakini JK tidak akan membuat pengusaha terlalu merugi karena izin hanya diberikan untuk bangunan yang sudah berdiri, sementara pembangunan bangunan baru tetap tidak diizinkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com