Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Kompas.com - 25/06/2019, 18:06 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar menilai, tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Wapres Kalla merespons isu percepatan Munas Golkar yang sempat berembus.

"Gini, udah capek Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Golkar. Jadi normal aja lah. Toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah. Nanti enam bulan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019


Kalla mengatakan, Munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Ia menilai isu tersebut hanya diembuskan oleh segelintir kader di Golkar. Karena itu, isu tersebut tak perlu ditanggapi.

"Kan beberapa orang aja, sebagian besar daerah setuju nanti. Kita normal aja lah," kata Wapres Kalla.

Baca juga: Yorrys Ingatkan Airlangga, Sulit Jadi Ketum Golkar 2 Kali Berturut-turut

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, partainya baru akan menggelar Munas terkait pergantian ketua umum pada Desember 2019, sesuai dengan amanat Munaslub 2017 dan AD/ART partai.

Hal itu dikatakannya menanggapi wacana percepatan Munas dari sejumlah kader muda Partai Golkar.

Ace mengatakan, saat ini partainya tengah fokus melaksanakan sejumlah agenda nasional, antara lain terkait permohonan sengketa hasil Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Yorrys Raweyai Soroti Penurunan Suara Golkar

Selain itu, ada pula penetapan Pimpinan DPR, DPR, dan DPRD kabupaten/kota serta provinsi pasca-pemilu.

Lebih penting lagi, kata Ace, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Jadi sebaiknya kita bersabar dulu sesuai dengan AD/ART. Kita ikutI prosesnya berlangsung dalam agenda yang ada," kata Ace.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X