Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Kompas.com - 25/06/2019, 18:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar menilai, tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Wapres Kalla merespons isu percepatan Munas Golkar yang sempat berembus.

"Gini, udah capek Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Golkar. Jadi normal aja lah. Toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah. Nanti enam bulan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019

Kalla mengatakan, Munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Ia menilai isu tersebut hanya diembuskan oleh segelintir kader di Golkar. Karena itu, isu tersebut tak perlu ditanggapi.

"Kan beberapa orang aja, sebagian besar daerah setuju nanti. Kita normal aja lah," kata Wapres Kalla.

Baca juga: Yorrys Ingatkan Airlangga, Sulit Jadi Ketum Golkar 2 Kali Berturut-turut

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, partainya baru akan menggelar Munas terkait pergantian ketua umum pada Desember 2019, sesuai dengan amanat Munaslub 2017 dan AD/ART partai.

Hal itu dikatakannya menanggapi wacana percepatan Munas dari sejumlah kader muda Partai Golkar.

Ace mengatakan, saat ini partainya tengah fokus melaksanakan sejumlah agenda nasional, antara lain terkait permohonan sengketa hasil Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Yorrys Raweyai Soroti Penurunan Suara Golkar

Selain itu, ada pula penetapan Pimpinan DPR, DPR, dan DPRD kabupaten/kota serta provinsi pasca-pemilu.

Lebih penting lagi, kata Ace, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Jadi sebaiknya kita bersabar dulu sesuai dengan AD/ART. Kita ikutI prosesnya berlangsung dalam agenda yang ada," kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com