Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Kompas.com - 25/06/2019, 18:06 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar menilai, tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Wapres Kalla merespons isu percepatan Munas Golkar yang sempat berembus.

"Gini, udah capek Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Golkar. Jadi normal aja lah. Toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah. Nanti enam bulan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019

Kalla mengatakan, Munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Ia menilai isu tersebut hanya diembuskan oleh segelintir kader di Golkar. Karena itu, isu tersebut tak perlu ditanggapi.

"Kan beberapa orang aja, sebagian besar daerah setuju nanti. Kita normal aja lah," kata Wapres Kalla.

Baca juga: Yorrys Ingatkan Airlangga, Sulit Jadi Ketum Golkar 2 Kali Berturut-turut

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, partainya baru akan menggelar Munas terkait pergantian ketua umum pada Desember 2019, sesuai dengan amanat Munaslub 2017 dan AD/ART partai.

Hal itu dikatakannya menanggapi wacana percepatan Munas dari sejumlah kader muda Partai Golkar.

Ace mengatakan, saat ini partainya tengah fokus melaksanakan sejumlah agenda nasional, antara lain terkait permohonan sengketa hasil Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Yorrys Raweyai Soroti Penurunan Suara Golkar

Selain itu, ada pula penetapan Pimpinan DPR, DPR, dan DPRD kabupaten/kota serta provinsi pasca-pemilu.

Lebih penting lagi, kata Ace, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Jadi sebaiknya kita bersabar dulu sesuai dengan AD/ART. Kita ikutI prosesnya berlangsung dalam agenda yang ada," kata Ace.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X