Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2019, 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar menilai, tak perlu ada percepatan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Wapres Kalla merespons isu percepatan Munas Golkar yang sempat berembus.

"Gini, udah capek Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Golkar. Jadi normal aja lah. Toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan Munas biasa. Tunggu lah. Nanti enam bulan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019

Kalla mengatakan, Munas memerlukan ongkos yang besar. Karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Ia menilai isu tersebut hanya diembuskan oleh segelintir kader di Golkar. Karena itu, isu tersebut tak perlu ditanggapi.

"Kan beberapa orang aja, sebagian besar daerah setuju nanti. Kita normal aja lah," kata Wapres Kalla.

Baca juga: Yorrys Ingatkan Airlangga, Sulit Jadi Ketum Golkar 2 Kali Berturut-turut

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, partainya baru akan menggelar Munas terkait pergantian ketua umum pada Desember 2019, sesuai dengan amanat Munaslub 2017 dan AD/ART partai.

Hal itu dikatakannya menanggapi wacana percepatan Munas dari sejumlah kader muda Partai Golkar.

Ace mengatakan, saat ini partainya tengah fokus melaksanakan sejumlah agenda nasional, antara lain terkait permohonan sengketa hasil Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Yorrys Raweyai Soroti Penurunan Suara Golkar

Selain itu, ada pula penetapan Pimpinan DPR, DPR, dan DPRD kabupaten/kota serta provinsi pasca-pemilu.

Lebih penting lagi, kata Ace, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Jadi sebaiknya kita bersabar dulu sesuai dengan AD/ART. Kita ikutI prosesnya berlangsung dalam agenda yang ada," kata Ace.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Nasional
2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Nasional
Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Nasional
PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

Nasional
Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Megawati Ingin Pemerintah Maksimalkan Pengelolaan SDA Kelautan

Nasional
Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Disebut Dirayu Pejabat Negara untuk Gagalkan Anies Maju Capres, PKS Angkat Bicara

Nasional
Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Mahfud: Laporan Satgas TPPU Hasilkan Tersangka, Nilai Dugaan Pencucian Uang Capai Rp 25 T

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com