Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Kompas.com - 25/06/2019, 21:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan mahasiswa sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini untuk menghindari terjadinya kelelahan petugas yang bekerja terlalu lama.

"Salah satu yang kami usulkan adalah memanfaatkan mekanisme KKN (Kelompok Kerja Nyata (KKN) dan magang yang sekarang ada di universitas-universitas untuk menyuplai tenaga Pemilu di lapangan," kata Koordinator Peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

"Karena yang kami lihat di lapangan, kalau petugas pemilunya itu adalah anak muda, mereka biasanya bekerja lebih efisien dalam waktu lebih singkat," sambungnya.

Menurut Abdul, pemanfaatan mahasiswa KKN sebagai petugas KPPS bisa dinilai sebagai dukungan civitas akademika terhadap penyelenggaraan pemilu.

Apalagi, dengan memanfaatkan mahasiswa KKN atau magang, bisa memangkas anggaran untuk petugas KPPS.

Baca juga: UGM Sarankan KPU Tak Rekrut KPPS yang Punya Riwayat Sakit Kambuhan

Meski begitu, Abdul menyadari bahwa banyak anak muda yang belum punya pengalaman terlibat langsung sebagai petugas.

Oleh karenanya, ia menyarankan adanya mekanisme yang menggabungkan petugas KPPS baru dan petugas yang sudah berpengalaman dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami akan lihat dan bekerja sama dengan KPU untuk memformulasi mencampur antara petugas yang berpengalaman dengan yang baru," ujar Abdul.

KPU disarankan untuk menjajal usulan tersebut di Pilkada 2020. Jika dinilai efektif, mekanisme ini bisa dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri menilai tidak perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Pemilu karena tim yang dibuat Kementerian Kesehatan bersama IDI sudah cukup. Tim gabungan Kementerian Kesehatan, IDI dan KPU juga telah menjelaskan secara detail penyebab kematian ratusan petugas KPPS. Sebelumnya DPR mengusulkan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta pemilu untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan petugas KPPS dan rekomendasi ke depan. #KPPSMeninggal #TGPFPemilu #Mendagri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com