JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah pengerjaan dan peresmian sejumlah ruas tol dikebut untuk kepentingan pemilu.
Hal ini disampaikan Basuki menanggapi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam gugatan di MK, BPN menuding peresmian jalan tol cenderung dipaksakan untuk mengambil simpati masyarakat jelang pemilu.
"Mana yang merasa dipaksakan? Kalau enggak diresmikan, nggak bisa orang mudik," tepis Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Baca juga: Tim Hukum 01 Sebut Dalil Prabowo-Sandi Seharusnya Sudah Selesai di Tahapan Pemilu
Basuki menegaskan bahwa pemerintah membangun infrastruktur termasuk jalan tol untuk digunakan oleh masyarakat. Pembangunan itu bukan untuk kepentingan pemilu.
"Buat saya, enggak ada urusannya dengan pemilu. Itu ada yang mundur dua bulan baru diresmikan. Ada yang mundur dua bulan. Kalau buat saya mohon maaf, enggak ada urusan saya dengan yang begitu," kata dia.
Baca juga: Tim Hukum Prabowo-Sandiaga: Iklan Infrastruktur di Bioskop Kampanye Terselubung Jokowi
Basuki mengatakan, peresmian jalan tol memang akan segera dilakukan apabila pembangunan sudah selesai. Ia juga menilai tak ada masalah yang muncul dari tol-tol yang sudah diresmikan.
"Jadi mana yang dipaksakan? Enggak ada. Kalau memang orang melihat dipaksakan, yang mana coba. Menurut saya Insya Allah enggak ada," kata dia.