TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Kompas.com - 17/06/2019, 15:17 WIB
Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariArsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mempertanyakan jumlah saksi yang diajukan tim hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini disampaikannya menanggapi permintaan tim hukum 02 agar MK tidak membatasi jumlah saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Arsul menilai, 30 saksi yang akan dihadirkan dapat bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan MK.

"Kemudian mau mengobrak-abrik semua ketentuan beracara. Kalau dari awal mereka well plan, well organize, direncanakan baik, bukan hanya pikiran sesaat dalam artian 'kita buruh saksi banyak' maka kemudian banyak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).


Baca juga: MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Arsul mengatakan, dalam peraturan beracara di Mahkamah Konstitusi, saksi yang diperbolehkan sebanyak 15 saksi fakta dan 2 saksi ahli.

Ia menilai, tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga tidak membaca peraturan tersebut.

"Di dalam PMK itu jelas saksi ahli 2, dan saksi fakta 15. Lah kalau mau protes sebelum mengajukan permohonan memangnya enggak dibaca dulu peraturan tata tertibnya?" kata Arsul.

Sementara itu, terkait kekhawatiran tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga akan keselamatan saksi-saksinya, menurut Arsul, hal itu hanya narasi yang ingin diciptakan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

"Kami kagumi dari tim hukum 02 adalah ikhtiar menciptakan narasi atau opini publik, apakah faktanya demikian kan belum jelas," kata Arsul.

Ia menyebutkan, permintaan perlindungan saksi dari tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga harus dikaji apakah memenuhi syarat atau tidak.

Baca juga: Jadwal Sidang Mundur, Putusan MK atas Sengketa Pilpres Tetap 28 Juni

Menurut dia, dalam UU Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban hanya untuk perkara pidana.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Nasional
Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Nasional
Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Nasional
Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Nasional
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Nasional
Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Nasional
Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Nasional
Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Nasional
Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X