Dituding Tak Netral oleh BPN, Polri Tegaskan Independen Selama Pemilu 2019

Kompas.com - 14/06/2019, 21:01 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI menegaskan bahwa institusinya netral selama penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menanggapi tudingan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahwa Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral selama pilpres.

"Polri dalam hal pengamanan penyelenggaraan seluru tahapan Pemilu 2019 ini sampai nanti Oktober pelantikan Bapak Presiden, kami bersifat independen," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).

Asep mengatakan, Polri hanya bertugas dalam aspek pengamanan agar seluruh rangkaian pemilu berjalan aman, damai, dan lancar.


Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Prabowo Sebut Polri dan BIN Tak Netral

Oleh karena itu, kata dia, polisi tidak memiliki kepentingan dan tidak berpihak pada satu pasangan calon tertentu.

"Yang kami berikan jaminan kepada masyarakat adalah rasa aman, nyaman, secara khusus semua dalam bingkaian kamtibmas supaya penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 2019 dapat terselenggara dengan baik. Jadi sama sekali tidak punya kepentingan kami dalam hal ini," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana, mengungkapkan. Polri dan BIN tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Menurut tim Prabowo-Sandiaga, ini merupakan salah satu bentuk kecurangan saat pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini adalah Polri dan Intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara," ujar Denny dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: TKN: Kenaikan Gaji PNS, TNI-Polri untuk Kesejahteraan, Apa yang Salah?

Kendati demikian, Denny mengakui bukan hal yang mudah untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Polri dan BIN.

Ia mengatakan, mayoritas pihak tertentu tidak bersedia berbagi bukti, ataupun menjadi saksi karena berbagai alasan, khususnya terkait keamanan.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X