Kompas.com - 14/06/2019, 08:04 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab  tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.
Penulis Jessi Carina
|

Adapun, sidang pendahuluan sengketa pilpres akan digelar hari ini, Jumat (14/6/2019).

 

Kubu Jokowi menolak

 

Sikap yang sama juga ditunjukan tim hukum Jokowi-Ma'ruf. Kemarin, mereka sudah menyerahkan jawaban atas dokumen gugatan Prabowo-Sandiaga yang pertama. Mereka juga tidak akan menjawab isi gugatan perbaikannya.

Ketua tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya menolak dokumen perbaikan itu.

"Kami dengan keras akan menolak adanya perubahan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU dan hukum acara MK bahwa dalam hal sengketa pilpres ini, permohonan itu tidak boleh dilakukan perubahan sama sekali," ujar Yusril.

Baca juga: Sidang Perdana MK, Polisi Kembali Terapkan Skema Pengamanan 4 Ring

Oleh karena itu, tim hukum 01 juga tidak mau repot-repot menanggapi temuan tambahan dalam gugatan Prabowo-Sandiaga. Meskipun, kata Yusril, tim hukum Prabowo-Sandiaga begitu gencar membahas temuan tambahan itu.

Temuan tambahan yang dimaksud misalnya soal cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin yang disebut masih memiliki posisi di BUMN.

"Kami tidak ingin ibarat kata pepatah itu, ikut menari menurut gendang yang ditabuh orang lain. Jadi kami tidak terpancing dengan masalah Pak Ma’ruf Amin apakah masih menjadi pegawai BUMN BNI Syariah. Karena kami melihat hal itu tidak usah dipersoalkan di MK lagi," ujar Yusril.

Begitu juga soal sumbangan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Tim hukum 01 tidak akan membahas itu dalam sidang.

"Biarlah itu sudah menjadi bagian dari propaganda pihak pemohon 02," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X