Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong AHY Jadi Ketum, Senior Demokrat Tak Khawatir soal Politik Dinasti

Kompas.com - 13/06/2019, 17:32 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong Susilo Bambang Yudhoyono segera menunjuk putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat selanjutnya dalam Kongres Luar Biasa (KLB).

"KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai ini," kata salah satu inisiator GMPPD, Max Sopacua, dalam jumpa pers bersama sejumlah senior dan pendiri Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa, Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketum

Max menyebut majunya AHY tak lantas membuat Demokrat menjadi partai keluarga atau partai dinasti. Sebab, AHY memang memiliki kapabilitas untuk memimpin partai berlambang mercy.

"Tidak. Saya kira pak SBY tidak ada nuansa kesana (menjadikan Demokrat partai keluarga)," kata Max.

Menurut Max, Demokrat membutuhkan evaluasi karena perolehan suara partai yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Baca juga: Senior Demokrat Kritik Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief

Untuk itu, para senior yang tergabung dalam GMPPD mendorong DPP Partai segera menggelar Kongres Luar Biasa pada tahun ini. Normalnya, Kongres Demokrat yang digelar lima tahunan baru akan digelar pada 2020.

Para senior pun menilai AHY sebagai kandidat yang paling kuat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum di Kongres nanti. Kendati demikian, bisa saja jika ada tokoh lain di luar dinasti SBY yang hendak mencalonkan diri.

"Yang jelas bagi kami, yang paling depan saat ini adalah AHY. Yang sudah maju, yang punya poling, yang sudah kerja ke daerah-daerah, kalau ada yang lain ya tak tertutup kemungkinan kalau ada yang mau maju," ujar Max.

Kompas TV Wacana pembubaran koalisi parpol pendukung dua kubu di Pilpres 2019, yaitu koalisi Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto dinilai tak relevan di tengah masih bergulirnya proses gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana status kedua koalisi ini ke depannya? Apakah bisa bubar atau terus bersatu di mana yang satu mengawal pemerintahan dan koalisi lain menjadi oposisi? Simak dialognya dengan politisi senior Partai Demokrat, <strong>Ahmad Mubarok</strong> dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan. #KoalisiPartai #Jokowi #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com