KPU Sampaikan Keberatan atas Perbaikan Permohonan Prabowo di Sidang Perdana MK

Kompas.com - 13/06/2019, 16:03 WIB
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAKomisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) berencana menyampaikan keberatan atas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberatan ini bakal disampaikan dalam sidang perdana sengketa hasil pilpres yang akan digelar Jumat (14/6/2019).

"Nanti kami akan sampaikan keberatan kami atas perbaikan permohonan itu," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Menurut Pramono, pihaknya berpedoman pada Peraturan MK (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 serta PMK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Dalam aturan itu, tak disebutkan adanya masa perbaikan permohonan bagi PHPU Pilpres.

Baca juga: BPN Sertakan Link Berita sebagai Alat Bukti ke MK, Ini Tanggapan KPU

Oleh karena aturan tersebut, KPU bakal menyampaikan keberatan atas perbaikan permohonan sengketa BPN yang disampaikan ke MK Senin (10/62019).

Namun demikian, KPU mengembalikan keputusan kepada Majelis Hakim MK. Jika nantinya MK memutuskan untuk menerima perbaikan permohonan yang digugat BPN, maka, mau tidak mau KPU juga harus menerimanya.

"Ya nanti terserah hakim saja, nanti kan di sidang pendahuluan nanti pasti akan kami akan sampaikan keberatan kami, tapi kan tetap pada akhirnya hakim MK yang akan menentukan apakah diperbolehkan," ujar Pramono.

Baca juga: Kembali Datangi MK, Tim Hukum Prabowo-Sandi Lengkapi Bukti Gugatan Hasil Pilpres

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa Senin (10/62019). Ada sejumlah materi dan petitum yang ditambahkan dalam berkas tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa perbaikan permohonan sengketa pilpres tak diatur dalam Peraturan MK.

Meski begitu, Majelis Hakim MK punya kewenangan untuk menerima ataupun menolak dokumen perbaikan tersebut.

"Terkait dengan perbaikan permohonan pemohon, perlu disampaikan bahwa menurut PMK 4/2018 dan PMK 1/2019 jo PMK 2/2019 tidak diatur mengenai perbaikan permohonan perselisihan hasil pilpres," kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Nasional
Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Nasional
Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Nasional
Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Nasional
Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Nasional
Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Nasional
Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X