Gerindra Berpeluang Masuk Koalisi, Golkar Sebut Harus Dilihat Komitmen Partai

Kompas.com - 13/06/2019, 08:18 WIB
Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai capres petahana Joko Widodo harus melihat komitmen Partai Gerindra jika hendak masuk ke dalam koalisi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan terbuka dengan semua pihak dalam membangun pemerintahan yang kuat, termasuk Gerindra selaku partai pengusung rivalnya, Prabowo Subianto.

"Yang harus dipastikan sebetulnya adalah komitmen dari semua untuk menjaga pemerintahan ini agar pemerintahan bisa mencapai target yang telah dicanangkan dalam nawacita jilid kedua," kata Ace saat dihubungi, Rabu (12/6/2019) malam.

Ia meyakini Jokowi memiliki pertimbangan tersebut saat nantinya menyusun format koalisi pemerintahan bersama partai politik.

Baca juga: Jokowi Terbuka jika Gerindra Ingin Gabung Koalisi

Ia meyakini Jokowi pasti akan mempertimbangkan sikap politik partai tersebut selama pemerintahannya berlangsung dan juga pada Pilpres 2019.

Ia pun menilai langkah politik Gerindra yang kerap bersebrangan dengan pemerintah tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Jokowi.

"Hanya saja yang perlu dipastikan adalah langkah politik Gerindra selama ini yang dalam proses pascapilpres ini kan menurut saya tidak boleh dilakukan diametral terhadap kepemimpinan Pak Jokowi," ujar Ace.

"Tentu bagi kami, kami sangat percaya Pak Jokowi siapa yang telah berkeringat. Siapa yang telah berjuang keras, dan itu semua pasti akan menjadi pertimbangan Pak Jokowi dalam mengambil langkah politik ke depan," lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Baca juga: Yakin Prabowo Menang, Gerindra Belum Berniat Merapat ke Jokowi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

IDI Sarankan Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 secara Berkala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X