Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Demokrat Sedang Berusaha Melepaskan Diri dari Koalisi Prabowo

Kompas.com - 11/06/2019, 17:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Partai Demokrat saat ini sedang berupaya melepaskan diri dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar bisa merapat ke koalisi Joko Widodo.

Sebab, pada Pemilu 2019, elektabilitasnya menurun dibandingkan Pemilu 2014. Hal itu dinilai membuat Demokrat berkeinginan untuk masuk kembali ke pemerintahan demi mendongkrak elektabilitasnya pada Pemilu mendatang.

"Demokrat ini memang, selama dia berada di luar pemerintahan, tidak berkuasa, memilih di tengah atau kemudian join oposisi, elektabilitas mereka turun terus," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

"Jadi, sangat dimengerti kalau kemudian Demokrat melakukan move-move untuk membuat elektabilitas mereka naik, melalui apa? Melalui mereka masuk lagi ke pemerintahan," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap

Pada Pemilu 2014, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu memperoleh 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Pada Pemilu 2019, suara mereka menyusut menjadi 10.876.507 atau 7,77 persen.

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade sebelumnya mempersilakan jika Demokrat keluar dari koalisi parpol pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

"Kalau Demokrat sudah enggak sabar ingin keluar, silakan, itu haknya Demokrat. Kami tidak akan menghalangi. Silakan Demokrat ambil keputusan," ujar Andre saat dihubungi, Minggu (9/6/2019).

Baca juga: Aria Bima: Pertemuan AHY dengan Jokowi dan Megawati Jangan Dipersepsikan Merapatnya Demokrat...

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap berkoordinasi terkait permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Andre menyikapi komentar Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik agar kedua kubu membubarkan koalisi lantaran pemilu sudah selesai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangi Pilpres 2019. Namun, Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres ke MK.

Sejumlah politisi Demokrat juga secara terbuka mengkritik internal BPN. Seperti
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang sempat menjadi jubir Prabowo-Sandiaga.

Dia mengaku berhenti mendukung Prabowo-Sandi. Ferdinand tidak terima Ani Yudhoyono diserang oleh para pendukung Prabowo-Sandiaga di media sosial.

Ferdinand mengaku juga akan mengusulkan kepada partai untuk keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com