Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Punya "Chemistry", Bagaimana Nasib Partai yang Ingin Gabung? 

Kompas.com - 11/06/2019, 04:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani mengatakan, sembilan partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah memiliki keterikatan satu sama lain. 

"Kalau dari sisi parpol koalisi sendiri, persoalannya adalah, ini koalisi sudah terbentuk selama satu tahun lebih. Chemistry kami sudah ada," ujar Arsul di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). 

"Meskipun kami berbeda-beda, kadang-kadang ada juga kita bertengkarnya. PPP dengan PSI, PSI sama Golkar. Yang selalu jadi naughty boy kan PSI. Tapi kami semua sudah memiliki chemistry satu sama lain," lanjut dia.

Baca juga: [BERITA POPULER] Wacana Bubarkan Koalisi Jokowi dan Prabowo | Cara Sri Mulyani Tarik Pajak Google

Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mengenai kemungkinan partai politik lain ingin bergabung. 

"Persoalannya kalau dia datang, dia bisa enggak chemistry-nya itu sama? Kira-kira sebangunlah, gitu? Chemistry-nya bisa terbangun enggak?" ujar Arsul. 

"Sebab satu hal yang kita sepakati di koalisi Indonesia kerja itu, kita enggak mau ke depan ada partai koalisi, dia ikut dalam pemerintahan, tapi suaranya di DPR kayak oposisi atau bahkan lebih oposisi daripada oposisi," lanjut dia. 

Baca juga: Nasdem: Sikap Demokrat-PAN Harus Jelas jika Gabung Koalisi Jokowi

Tidak pula berarti harus membebek. Apabila ada perbedaan pandangan, harus diselesaikan di internal dan tidak menyebabkan kegaduhan publik. 

Lantas, bagaimana mengenai sejumlah partai politik yang sudah digadang-gadang akan balik badan mendukung Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun mendatang? 

Arsul mengatakan, kemungkinan itu tetap ada. 

"Tidak bisa dinihilkan kemungkinan bahwa pemerintahan yang akan datang di luar yang berkoalisi, ada tambahan. Itu tidak bisa dinihilkan. Tapi ini semua, kewenangannya ada pada presiden terpilih dan dibantu oleh wakil presiden terpilih," ujar Arsul. 

Kompas TV Wakil sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem koalisi politik di Indonesia yang berbeda antara sebelum pilpres dan sesudah hasil pilpres.<br /> <br /> Basarah mencontohkan pada pilpres 2014 Golkar, PAN dan PPP yang mengusung Prabowo-Hatta Rajasa pindah koalisi masuk pemerintahan Jokowi-JK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com