Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Akan Selesaikan Situng Seratus Persen, Ini Alasannya

Kompas.com - 10/06/2019, 18:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya tidak akan menyelesaikan seratus persen perhitungan perolehan suara di Sistem Informasi Penghitungan (Situng).

Tetapi, KPU masih terus melakukan penghitungan perolehan suara pada Situng meskipun hasil resmi pemilu dari rekapitulasi manual dan berjenjang telah ditetapkan pada 21 Mei 2019 lalu.

"Ya enggak (diselesaikan seratus persen) lah, sekitar 99-an persen saja. Sudah kami upayakan maksimal tapi tidak bisa seratus persen," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Baca juga: Mantan Komisioner KPU: Belum Selesainya Situng Bukan Masalah Besar

Ilham menyebut, hingga hari ini, data penghitungan Pilpres yang masuk dalam Situng sudah mencapai 97 persen. Masih sisa 2,5-3 persen data yang belum diinput.

Menurut dia, petugas kesulitan untuk menginput data scan C1 ke Situng lantaran di sejumlah daerah formulir C1 dimasukan ke dalam kotak suara sebelum di-scan.

Akibatnya, petugas tak mendapatkan scan formulir C1 yang seharusnya datanya diinput ke Situng. Sementara untuk membuka kotak suara harus mendapat izin dan disaksikan Bawaslu serta saksi peserta pemilu.

"Kami tidak menutup mata bahwa petugas kami salah mengartikan bahwa C1 situng itu salah dimasukkan ke kotak," ujar Ilham.

Baca juga: KPU Tak Masalah BPN Masukkan Persoalan Situng dalam Gugatan ke MK

Mengenai hal tersebut, Ilham mengatakan ada kemungkinan supervisi yang kurang. Bisa jadi juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Meski begitu, KPU berupaya untuk memaksimalkan penghitungan suara dalam Situng, meskipun tidak seratus persen.

"Saya kira kami tetap berupaya untuk menyelesaikan situng itu, tujuannya untuk database kami," kata Ilham.

Kompas TV Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng KPU pukul 17.30 WIB sudah menembus 90 persen lebih suara, Minggu (19/5). Sejauh ini antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto terpaut selisih 11 persen. Namun, data Situng ini bukan data final yang akan diumumkan KPU, karena hasil akhir akan ditetapkan lewat perhitungan manual berjenjang di tiap tingkatan. Bagaimana semua pihak mengawal hasil pemilu 2019 tanpa adanya upaya mendelegitimasi atau mengaburkan fakta pemilu? Bagaimana segala bentuk ketidakpuasan atas hasil pemilu 2019 ditempuh lewat sarana yang konstitusional? Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam bersama peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, guru besar hukum tata negara IPDN Prof Juanda, serta Komisioner KPU Viryan Azis. #KPU #PenghitunganKPU #HasilPemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com