Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Syaiful Arif
Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP)

Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP), Staf Ahli MPR RI. Mantan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018). Penulis buku; (1) Islam dan Pancasila, Perspektif Maqashid Syariah Prof. KH Yudian Wahyudi, PhD (2022).  (2) Pancasila versus Khilafah (2021), (3) Pancasila, Pemikiran Bung Karno (2020), (4) Islam, Pancasila dan Deradikalisasi (2018), (5) Falsafah Kebudayaan Pancasila (2016), serta beberapa buku lain bertema kebangsaan, Islam dan kebudayaan.

Radikalisme, Kampus, dan Religiusasi Pancasila

Kompas.com - 08/06/2019, 06:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

SETARA Institute telah melansir temuan riset nasionalnya tentang wacana keagamaan yang berkembang di lingkungan pendidikan tinggi. Hasilnya, wacana yang dikembangkan oleh gerakan tarbiyah dan eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disebut mendominasi. Sebuah temuan yang tak mengejutkan dan makin mengkhawatirkan.

Riset ini dilakukan pada Februari-April 2019 di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), meliputi; Universitas Indonesia (UI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Riset juga dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Airlangga (Unair).

Melalui riset ini, Setara menemukan tiga wacana keagamaan yang dominan di 10 kampus tersebut. Pertama, propaganda bahwa keselamatan hidup, baik pribadi maupun bangsa, hanya bisa diraih lewat ketaatan terhadap “jalan Islam”. Jalan yang dimaksud ialah Al Quran dan hadist. Sebuah pandangan puritan yang membatasi kebijaksanaan agama ini hanya di dua sumber utama tersebut.

Kedua, propaganda bahwa Islam sedang di dalam ancaman musuh-musuhnya. Musuh yang dimaksud ialah kalangan Kristen, Zionisme, imperalisme Barat, kapitalisme, serta kaum Muslim sekular dan liberal. Ketiga, ajakan untuk melakukan perang pemikiran (ghazw al-fikr) dalam rangka melawan berbagai ancaman tersebut demi kejayaan Islam.

Baca juga: Setara Institute: Pembubaran HTI Belum Jadi Solusi Kurangi Penyebaran Radikalisme di Kampus

Dengan metode terstruktur, sistematis, dan massif, gerakan tarbiyah dan eks-HTI ini berusaha menguasai lingkungan kampus. Dimulai dari penguasaan terhadap organisasi mahasiswa intra-kampus, masjid besar kampus, mushala fakultas, hingga asrama mahasiswa. Gerakan ini sudah berjalan lama, tepatnya sejak awal dekade 1980. Saat ini, gerakan tersebut sudah mapan dengan buah kaderisasi militan dan tersebar.

Fase pembudayaan

Siapakah dua aktor gerakan kampus ini? Ia adalah Ikhwanul Muslimin (IM) Tarbiyah dan eks-HTI. Dua gerakan tersebut sudah berkecambah sejak dekade 1980, sehingga melahirkan generasi fundamentalisme baru (neo-fundamentalisme) sebagaimana diamati oleh Oliver Roy (penulis buku The Failure of Political Islam) sejak 1995. Karena menjadikan kampus sebagai sasaran gerakan, kaum Islamis ini melahirkan generasi baru fundamentalisme yang terdidik, tepatnya terdidik dalam ilmu umum tetapi awam dalam agama.

Menawarkan agama kepada mahasiswa jurusan sains, teknik, ekonomi, kedokteran, dan ilmu-ilmu duniawi lainnya; gerakan ini menjanjikan oase. Sayangnya, yang diberikan bukanlah oase yang menentramkan melainkan kobaran semangat perang melalui proses ideologisasi. Wacana agama yang diberikan bukanlah tasawuf yang mendamaikan batin dan membuka kesadaran ruhaniah, tetapi Islamisme, Islam sebagai ideologi.

Ideologi ini bermata ganda. Keluar diarahkan untuk menghancurkan musuh-musuh Islam, sebagaimana disebut Setara Institute. Ke dalam ditanamkan sebagai jalan kesalehan hidup. Bahasa zaman now-nya, hijrah. Dengan bekal kesalehan diri serta pemahaman akan musuh-musuh yang mengancam Islam. Maka, korban dari ideologisasi ini adalah orang-orang menjadi Muslim yang tertutup secara psikis serta menyimpan kebencian kepada pihak lain.

Gerakan tarbiyah (pendidikan) yang dikembangkan oleh IM Tarbiyah sudah melakukan ini sekian lama. Gerakan ini juga sudah bermetamorfosa menjadi partai politik. Demikian pula HTI. Sebagai bagian dari fase pertama gerakan mereka, yakni tahapan pembudayaan (marhalah tasqif), ideologisasi di kampus menjadi akar dari cita-cita pendirian khilafah global.

Dalam kaitan ini, HTI telah lama membudayakan pemikiran pendirinya, Taqiyudin al-Nabhani tentang kepribadian Islam (al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah). Di dalam pikiran ini, seorang Muslim yang menerima sistem politik non-Islam (demokrasi dan negara-bangsa) dianggap telah mengalami kepribadian yang terbelah, yaitu secara akidah ia menganut Islam tetapi dalam kehidupan bermasyarakat tidak menggunakan Islam. Muslim model ini lalu dihukumi al-Nabhani sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam.

Menerima pikiran agitatif seperti ini, bagaimana anggota halaqah HTI tidak mengalami ketakutan?

Pendekatan religius

Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memadamkan bara kebencian yang sudah disemai oleh gerakan radikal di kampus-kampus? Apalagi, persemaian ideologi ini sudah meluas ke masyarakat dan telah merusak, tidak hanya merusak rajutan persatuan umat tetapi juga tenunan kebangsaan di dalam praktik politik kita.

Dalam kaitan ini, kita memiliki harapan pada dua kebijakan yang ditelorkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, pendirian kembali lembaga kenegaraan penguatan Pancasila, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kedua, Peraturan Menristekdikti Nomor 55/2018 tentang Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM-PIB).

Kedua kebijakan ini harus disatukan. Artinya, BPIP harus memanfaatkan UKM-PIB untuk menguatkan kembali ideologi bangsa di lingkungan kampus.

Persoalannya, cukupkah hal ini, mengingat tantangan yang dihadapi ialah ideologi Islamis berbasis iman? Cukupkah Pancasila, yang hanya merupakan ideologi nasional besutan manusia, bisa mengimbangi Islam(isme) yang turun langsung dari Tuhan?

Menariknya, debat tentang hal ini pernah mengemuka di Sidang Konstituante 1956-1959. Di sidang itu, Pancasila dipertanyakan kembali oleh kelompok Islam.

Pertanyaan yang diajukan, dari manakah sumber Pancasila, sehingga umat Islam perlu menaatinya? Bukankah ia tidak bersumber dari wahyu, dan oleh karena itu ia harus diganti dengan dasar negara Islam?

Atas pertanyaan ini, Ahmad Syafi’i Ma’arif (1985) dalam studinya tentang perdebatan di sidang tersebut menyatakan, “Memang Pancasila tidak bersumber dari wahyu. Namun, di dalam Al Quran, keimanan kepada Allah dan perintah menegakkan keadilan sosial-ekonomi merupakan dua sisi mata uang. Lagi pula, tidak semua tradisi di dalam Islam lahir original dari Islam. Tradisi syura (musyawarah) pada awalnya merupakan tradisi pra-Islam di masyarakat Arab. Al Quran lalu mengambilnya dan mengislamkannya”.

Lebih lanjut Buya Syafi’i menegaskan, “Jika kita memahami sila ketuhanan sebagai tauhid dan menjadikannya sumber bagi sila-sila di bawahnya maka Pancasila lalu menjadi ideologi religius yang sangat selaras dengan saripati ajaran Islam.” Pandangan menjadikan sila ketuhanan sebagai sumber bagi sila-sila di bawahnya juga dikembangkan oleh Mohammad Hatta.

Sayangnya, konsep religius Islami atas Pancasila ini tidak mengemuka di Konstituante, dan sidang ini mengalami kebuntuan. Presiden Soekarno lalu menyelesaikan dengan kekuatan politik, yaitu Konstituante dibubarkan, Pancasila diteguhkan sebagai ideologi negara yang sifatnya final.

Sila syariah

Kekalahan Islamisme di Konstituante masih menyisakan perih hingga saat ini. Para penggerak Islamisme kontemporer di kampus-kampus di atas tentu memiliki pandangan serupa dengan kelompok Islam era Orde Lama itu. Persoalannya, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka tetapi dengan kekuatan penyadaran, kekuatan pengetahuan?

Pada titik ini, penguatan ideologi bangsa di lingkungan mahasiswa harus dilakukan melalui pendekatan religius. Artinya, Pancasila tidak bisa hanya dikenalkan sebagai ideologi nasional. Ia harus dikenalkan sebagai ideologi nasional yang religius. Mengapa? Karena hal ini memang merupakan nature dari Pancasila.

Sebagaimana ditegaskan oleh Buya Syafi’i dan Bung Hatta, Pancasila merupakan ideologi yang religius, bahkan Islami. Sila ketuhanan yang menjadi cerminan nilai-nilai tauhid, merupakan causa prima, sebab pertama bagi sila-sila di bawahnya.

Inilah mengapa Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo (1983) menerima Asas Tunggal Pancasila. Sebab, bagi NU, Pancasila menjadi cara umat Islam mengamalkan tauhid dan syariah. Perlindungan terhadap agama (sila 1), nyawa (sila 2), keturunan (sila 3), kebebasan berpikir (sila 4) dan kepemilikan harta (sila 5), mencerminkan nilai-nilai dari tujuan utama syariah (maqashid al-syari’ah) (Latif, 2019). Dengan argumen ini, tidak ada lagi alasan umat Islam menolak Pancasila.

Pemahaman seperti ini yang harus diberikan kepada mahasiswa kita, baik yang belum maupun sudah terpapar radikalisme. Penyentuhan kesadaran bahwa di dalam Pancasila ada ketuhanan, akan menghapuskan kesalahpahaman terhadap ideologi bangsa ini.

Jika pendekatan semacam ini tidak dilakukan, selamanya Pancasila akan dibenturkan dengan Islam. Jika seperti itu, bersiaplah generasi muda kita terus hidup dalam “kegelapan budi” akibat pembodohan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak memahami substansi Islam itu sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com