Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT: Teroris Semakin Canggih

Kompas.com - 29/05/2019, 10:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok radikalis atau teroris di Indonesia sudah ada yang mampu menguasai teknologi digital dengan baik. Mereka berpotensi menyerang sistem digital informasi milik pemerintah.

Demikian diungkapkan Kepala Subdirektorat Kontrapropaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel Sujatmiko saat ditemui di Jakarta pada Selasa (28/5/2019).

"Ada beberapa kelompok tertentu yang memiliki kemampuan sampai ke situ. Tapi upaya-upaya mereka sejauh ini masih dalam tahap perencanaan persiapan. Artinya, kalau kita sebut, itu potensi. Itu sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadi di kemudian hari," ujar Sujatmiko.

Baca juga: Moeldoko Sebut Dirinya Juga Jadi Target Teroris, 2 Personel Kopassus Bantu Pengawalan

BNPT memiliki data yang akurat terkait ini. Salah satunya bersumber dari informasi yang berseliweran di antara jaringan radikalis dan teroris.

Info itu disampaikan lewat media sosial Telegram, sebelum aplikasi tersebut diblokir oleh pemerintah Indonesia.

"Itu bisa kita nilai dari ajaran mereka di Telegram ketika belum diblokir. Bisa kita lihat mereka memiliki sumber daya dan kemampuan itu. Walaupun kita tidak bisa menilai bahwa semua kelompok bisa begitu. Tapi kami yakin auktor intelektualisnya jalan," ujar Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan, produk propaganda melalui digital mereka saat ini juga semakin bagus kualitasnya.

Baca juga: BNPT: Radikalis dan Teroris Selalu Memanfaatkan Kondisi Nasional yang Kritis

Ia memberi contoh, salah satunya adalah film dan meme yang dinilai memiliki kualitas setara dengan produksi perusahaan iklan profesional.

Propaganda melalui digital informasi itu kemudian diimbangi pula dengan propaganda tradisional, yakni tatap muka.

Cara ini, lanjut Sujatmiko, disebarkan di lingkungan universitas atau perguruan tinggi.

"Waktu kita di kampus, kita pernah merasakan semua ya, ada kelompok eksklusif, melakukan pengkajian-pengkajian di malam dengan narasi-narasi jihad, khilafah, hijrah yang tentu saja penafsirannya salah. Tidak ada satu kampus pun yang imun terhadap pengaruh ini," ujar Sujatmiko.

Baca juga: Kronologi Penangkapan 5 Terduga Teroris yang Hendak ke Jakarta Ikut Aksi 22 Mei

Menghadapi perkembangan itu, BNPT melakukan sejumlah aksi penangkalan. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat di publik.

Kerja yang boleh diungkap ke publik, yakni mengadakan sosialisasi, deradikalisasi, kontraradikalisasi dan mewujudkan kesiapsiagaan nasional terhadap ideologi transnasional ini.

"Lalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak boleh kelihatan yang tidak bisa kami sampaikan. Kami bekerja sama betul-betul dengan yang cinta kepada NKRI, yang memiliki paham moderat, bisa secara langsung atau tidak langsung bisa bersama-sama mereduksi paham ini," ujar Sujatmiko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com