Polri Didorong Kerja Cepat dan Libatkan Lembaga Independen Ungkap Kematian Korban 22 Mei

Kompas.com - 28/05/2019, 17:01 WIB
Suasana  pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASuasana pasca-kerusuhan di sekitaran Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Aksi unjuk rasa berujung ricuh terkait penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU terjadi di depan Kantor Bawaslu, berlangsung dari Selasa (21/5/2019) siang dan berlanjut hingga Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch ( IPW) mengimbau tim investigasi Polri untuk bekerja cepat dalam mengusut penyebab kematian korban aksi massa 21-22 Mei 2019.

Penanganan yang cepat diharapkan guna menghindari berbagai tudingan negatif kepada kepolisian.

"Tim perlu bekerja cepat untuk menghindari berbagai tudingan negatif. Tahap pertama, tim tentunya harus segera mengumumkan jenis peluru yang membuat korban terbunuh untuk bisa mendapatkan petunjuk apakah senjata yang digunakan organik atau tidak," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Kompas.com (28/5/2019).

Baca juga: Polri Sebut Eksekutor Dijanjikan Uang Tanggungan Keluarga jika Misi Berhasil

Neta menjelaskan, kepolisian akan lebih mudah mengungkap penembak yang sebenarnya jika telah mengidentifikasi jenis peluru dan senjatanya.

Menurutnya, jika senjatanya organik, akan lebih mudah untuk mengetahui institusi mana yang bisa menggunakan senjata tersebut.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam diskusi bertamakan Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam diskusi bertamakan Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Polri, lanjutnya, memiliki kemampuan yang prima dalam mengungkap kasus tewasnya sejumlah orang dalam kerusuhan 21-22 Mei.

"Saya yakin tim internal akan bekerja maksimal dan independen. Masalahnya, apakah pihak-pihak tertentu akan percaya pada hasil kinerja tim internal kepolisian itu mengingat pihak-pihak tersebut selalu menyalahkan Polri dan menuding hal negatif," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Sejak 21 Mei, Polri Tangkap 10 Tersangka Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Maka dari itu, guna menguatkan hasil tim investigasi, seperti diungkapkan Neta, Polri perlu mengikutsertakan lembaga-lembaga independen tertentu.

"Melihat kasus ini, Polri perlu melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, atau lembaga independen lainnya," tutur Neta.

Dalam kasus kerusuhan 21-22 Mei, lanjutnya, Polri dituding menjadi penyebab tewasnya sejumlah korban aksi massa akibat tembakan peluru tajam. Sementara dalam mengamankan aksi massa, polisi tidak dilengkapi senjata api dan peluru tajam.

Baca juga: Polri Sebut Pendana Rencana Pembunuhan Pejabat Negara Orang Papan Atas

Neta menuturkan, melihat adanya tudingan tersebut, Polri sangat berkepentingan agar kasus ini dibuka dengan jelas agar dapat mengetahui penyusup dalam kerusuhan tersebut dan yang telah memojokkan Polri.

"Investigasi yang melibatkan sejumlah lembaga independen perlu dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menuding negatif terhadap kerusuhan tersebut," ungkapnya kemudian.

Tim investigasi bentukan Polri itu dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Moechgiyarto. Tim itu dibentuk kapolri pada 23 Mei lalu dan kini sudah mulai bekerja.

Baca juga: PSI Minta Polri Usut Tuntas Dalang Kerusuhan 22 Mei

"Proses investigasi menyangkut peristiwa harus sangat detail dan mengumpulkan dahulu berbagai alat bukti," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo pada 24 Mei lalu.

Dedi mengatakan, tim investigasi akan mengusut penyebab kematian para korban dan segala aspek terkait lainnya. Dia memastikan perkembangan investigasi akan diberitahukan kepada publik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X