JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi institusi-institusi demokrasi lewat aksi massa 21-22 Mei 2019 yang berujung pada kerusuhan.
Menurut Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, upaya tersebut dilakukan sejumlah oknum yang tidak dapat menerima kekalahan dalam Pemilu 2019.
"Padahal faktanya Pemilu 2019 berlangsung aman dan demokratis ditunjukkan dengan datangnya berbagai pengakuan para pemimpin dunia yang mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Joko Widodo sebagai presiden dengan wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Baca juga: Unggah Hoaks Anak Tewas Saat Aksi 22 Mei, Dokter Kandungan Ditangkap Polisi
Antoni mengatakan, tindakan para politisi tersebut mengancam demokrasi dengan fitnah yang bertubi-tubi terkait kecurangan Pemilu serta upaya menyulut kerusuhan 22 Mei untuk menggagalkan hasil Pemilu yang sah.
Oleh karena itu, PSI mendukung pihak Kepolisian mengusut tuntas dalang dibalik kerusuhan 22 Mei.
"Kami mendesak agar semua pihak termasuk mastermind dibalik kerusuhan untuk ditangkap diadili dan dihukum seberat-beratnya," ujarnya.
Baca juga: Sebar Video Hoaks Kerusuhan 22 Mei dan Hina Jokowi, PNS Ini Terancam 10 Tahun Penjara
Selanjutnya, Antoni mengatakan, penuntasan kasus kerusuhan 22 Mei akan menjadi modal penting untuk mempertahankan demokrasi dari kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan demokrasi.
"Dan upaya menyelamatkan demokrasi hari ini adalah dengan cara mengusut tuntas kerusuhan 22 Mei," pungkasnya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir rusuh.
Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, korban meninggal dunia akibat kerusuhan saat aksi protes terhadap hasil Pilpres 2019 berjumlah tujuh orang. Seorang korban meninggal dunia teridentifikasi terkena peluru tajam.