Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Minta Polri Usut Tuntas Dalang Kerusuhan 22 Mei

Kompas.com - 28/05/2019, 15:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi institusi-institusi demokrasi lewat aksi massa 21-22 Mei 2019 yang berujung pada kerusuhan.

Menurut Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, upaya tersebut dilakukan sejumlah oknum yang tidak dapat menerima kekalahan dalam Pemilu 2019.

"Padahal faktanya Pemilu 2019 berlangsung aman dan demokratis ditunjukkan dengan datangnya berbagai pengakuan para pemimpin dunia yang mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Joko Widodo sebagai presiden dengan wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat ditemui di Kantor DPP PSI Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Unggah Hoaks Anak Tewas Saat Aksi 22 Mei, Dokter Kandungan Ditangkap Polisi

Antoni mengatakan, tindakan para politisi tersebut mengancam demokrasi dengan fitnah yang bertubi-tubi terkait kecurangan Pemilu serta upaya menyulut kerusuhan 22 Mei untuk menggagalkan hasil Pemilu yang sah.

Oleh karena itu, PSI mendukung pihak Kepolisian mengusut tuntas dalang dibalik kerusuhan 22 Mei.

"Kami mendesak agar semua pihak termasuk mastermind dibalik kerusuhan untuk ditangkap diadili dan dihukum seberat-beratnya," ujarnya.

Baca juga: Sebar Video Hoaks Kerusuhan 22 Mei dan Hina Jokowi, PNS Ini Terancam 10 Tahun Penjara

Selanjutnya, Antoni mengatakan, penuntasan kasus kerusuhan 22 Mei akan menjadi modal penting untuk mempertahankan demokrasi dari kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan demokrasi.

"Dan upaya menyelamatkan demokrasi hari ini adalah dengan cara mengusut tuntas kerusuhan 22 Mei," pungkasnya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi pada 21 hingga 22 Mei 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir rusuh.

Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, korban meninggal dunia akibat kerusuhan saat aksi protes terhadap hasil Pilpres 2019 berjumlah tujuh orang. Seorang korban meninggal dunia teridentifikasi terkena peluru tajam.

Kompas TV Didampingi kuasa hukum keluarga korban meninggal pada kekericuhan 21 dan 22 Mei lalu menemui Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Mereka menuntut polisi segera mengungkap penyebab kematian para korban. Perwakilan keluarga korban menunjukan sebanyak 32 bukti foto dan video peristiwa 21 dan 22 Mei 2019. Salah satu orang tua korban berharap polisi bisa menyelidiki kasus ini dengan tuntas. Orang tua Harun sudah mengizinkan anaknya diotopsi tetapi sampai saat ini belum menerima hasil otopsi tersebut. #RicuhAksi22Mei #KorbanMeninggalKericuhan #FadliZon
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com